Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

July 22, 2020 0 Comments

Bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dan kelurahan.
Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari.
Berikut Regulasi lengkapnya :

Batang Tubuh
Lampiran I

Lampiran II


Lampiran III

0 comments:

SE Mendagri Terkait APBDesa

July 22, 2020 0 Comments

Surat edaran Mendagri Terkait percepatan Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Berikut jelasnya sebagai berikut :
Dapat di download dibawah ini.

0 comments:

[PENTING] Dana Desa 2021 Masih ada?

July 20, 2020 , 0 Comments


Pasal 28 ayat 8 UU 2/2020 berbunyi, "pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid- 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini."
Masih adakah Dana Desa untuk Tahun 2021?
Pertanyaan ini pasti akan terlontar oleh semua Kepala Desa, Perangkat Desa dan para penggiat desa, pasalnya setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2020, maka kebijakan keuangan Dana Desa akan mengikuti ketentuan kebijakan Keuangan Negara, karena dari pasal 28 ayat 8 sepanjang pandemi akan mencabut pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana Dana Desa bersumber dari APBN dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana dalam kutipan berita yang dilansir oleh Republika.co.id dalam laman web nya pada tanggal 8 juli 2020 ada 2 Kepala Desa mengajukan gugatan formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 72 ayat (2) terkait dengan Dana Desa.
Pertanyaan ini sebetulnya juga sempat terlintas di benak penulis, tapi setelah membuka laman web kemenkeu dan instagram kemenkeu.go.id nyatanya dana desa sudah dianggarkan oleh kemenkeu dan sudah dalam taraf pembahasan dengan DPR-RI untuk besaran dana desa tahun 2021, dan berikut wacana dana desa tahun 2021 menurut Kemenkeu, ada beberapa kebijakan yang sama seperti tahun ini tapi ada juga perubahan kebijakan terkait dengan pengalokasian, dan penggunaan dana desa, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Pengalokasian
Kebijakan Pengalokasian pada tahun 2021 untuk dana desa adalah sebagai berikut :
a. Memperhatikan Karakteristik Desa, hal ini akan di dasarkan pada hasil input yang dilaksanakan oleh desa melalui aplikasi idm desa Kemendesa PDTT yang di update tiap tahun sekali sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang dibagi menjadi  5 klasifikasi, (1) Desa Sangat Tertinggal, (2) Desa Tertinggal, (3) Desa Berkembang, (4)Desa Maju, dan (5) Desa Mandiri.
b. Memperhatikan Kinerja Desa, Kinerja Desa di ukur melalui pengelolaan Keuangan Desa terkait penetapan APBDes melalui aplikasi SIPEDE Kemendesa PDTT, dan pelaporan capaian output Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu.


B. Kebijakan Penyaluran
kebijakan penyaluran masih mengacu pada ketentuan penyaluran dana desa pada tahun 2021, cuma tambahannya adalah bahwa untuk penyaluran tahun 2021 akan memperhatikan kinerja desa itu sendiri dalam pengajuan dana desa melalui laporan yang selesai disampaikan, siapa cepat dia dapat.



C. Kebijakan Penggunaan


Kebijakan penggunaan dana desa tahun 2021 ada sedikit perbedaan dengan tahun 2020, meskipun masih memperhatikan padat karya tunai, tapi dengan melihat dinamika hari ini ada beberapa kegiatan yang ditambahkan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 seperti misalnya digitalisasi desa, dan juga memperhatikan kondisi saat ini terkait dengan pandemi covid-19 seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Lebih jelasnya, dapat dilihat dalam grafik ilustrasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berikut ini :


Demikian goresan tinta malam ini, semoga apa yang disampaikan dalam tulisan ini memberikan secercah harapan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan para penggiat desa yang mempunyai mimpi menjadi desa yang berdaya, berbudaya, maju dan mandiri sesuai dengan cita-cita Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---45d3n---
dalam sebuah renungan malam


0 comments:

Juknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa (dilaksanakan oleh Desa)

July 20, 2020 , 4 Comments




Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tetang Pengelolaan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tetang Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tetang Pengelolaan Dana Desa.

Tujuan
Juknis ini disusun sebagai pedoman bagi Desa, Pemda, dan KPPN dalam :
1. melaksanakan rekonsililasi Dana Desa;
2. menyetorkan sisa Dana Desa yang tidak dipergunakan/dianggarkan kembali;
3. monitoring terhadap penyetoran sisa Dana Desa yang dilakukan oleh Pemda.

Ruang Lingkup
1. Rekonsililasi antara Desa dengan Pemda terhadap Dana Desa TA 2015 s.d. 2018 yang meliputi :
a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
b. Penggunaan Dana Desa oleh Desa;
c. Sisa Dana Desa di Desa; dan
d. Penyetoran sisa Dana Desa dari RKD ke RKUD.
2. Rekonsiliasi antara Pemda dengan KPPN terhadap Dana Desa TA 2015 s.d. 2019 yang meliputi:
a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD; dan
b. Sisa Dana Desa di RKUD.
3. Mekanisme penyetoran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKUN;
4. Sanksi.


Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa
Desa Dengan Pemda 
1. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara:
a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
b. Realisasi/penyerapan Dana Desa oleh Desa; dan
c. Sisa Dana Desa di Desa.
2. Rekonsiliasi dilaksanakan atas Dana Desa dari TA 2015 s.d 2018.
a. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data pada angka 1, yaitu antara pembukuan Desa
dengan pencatatan data pada aplikasi OMSPAN.
b. Data pada aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:
1) Data hasil perekaman oleh Pemda atas konfirmasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
RKD masing-masing desa TA 2015 dan 2016.
2) Data hasil perekaman oleh Pemda atas konfirmasi penyerapan Dana Desa oleh masing-masing desa TA 2015 dan 2016, dan
3) Data hasil perekaman oleh Pemda atas sisa Dana Desa TA 2016 dan penggunaannya pada
tahun 2017.
4) Data transaksi penyaluran dan penyerapan Dana Desa TA 2017 s.d 2018 pada aplikasi
OSMSPAN.
Untuk lebih jelasnya dapat di dilihat dalam Nota Dinas dibawah ini :




 Demikian semoga bermanfaat

Catatan : untuk format dapat di DOWNLOAD DISINI

4 comments:

Update Siskeudes 2020 rilis 30 Juni 2020

July 10, 2020 1 Comments



Assalam alaikum para sahabat admin Siskeudes dmna pun berada bersama ini kami sampaikan update siskeudes versi 2.0 Rilis 30 Juni 2020, ada beberapa perbaikan bug/ patch yang bolong serta update beberapa fitur aplikasi, apa saja yang di update? berikut update siskeudes rilis 30 juni 2020 :
1. Sistem security password
2. Sistem security menu
3. Pengembalian saldo pulih kembali di SPP
4. Laporan BTT (Belanja Tidak Terduga).

Berikut Aplikasi dapat di DOWNLOAD DISINI

dan berikut dibawah ini panduan instalasi untuk melakukan updating siskeudes rilis 30 juni 2020


Demikian semoga bermanfaat.

1 comments: