//")!=-1){ s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); } } strx = s.join(""); } chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; strx = strx.substring(0,chop-1); return strx+'...'; } function createSummaryAndThumb(pID){ var div = document.getElementById(pID); var imgtag = ""; var img = div.getElementsByTagName("img"); var summ = summary_noimg; if(img.length>=1) { imgtag = ''; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '
'; div.innerHTML = summary; } //]]>

Wednesday, August 29, 2018

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (seri Buku)

juklak_binkon_keudesa
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. 
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 
Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementrian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Demikian semoga bermanfaat dan dapat di implementasikan dalam tata kelola keuangan desa sehari-sehari, dimana tantangan desa saat ini sangat besar dan ada dihadapan kita semua.

Wednesday, August 22, 2018

Laporan Kepala Desa versi PMDN 46 Tahun 2016

lppd_pmdn_46_2016
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.



Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Lebih jelasnya akan kami paparkan dalam slide berikut ini :





Demikian semoga bermanfaat.

Download E-book : Seri Buku Saku UU Desa

download_buku
Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 N Tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.

Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran  telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government).

Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebenarnya telah terbuka luas.
Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek, itulah alasan buku ini hadir. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku ini salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest Yogyakarta. Serial Buku Saku UU Desa terdiri dari: Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa, Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis yang telah menyelesaikan penulisan buku ini.  Untuk Desa dan Indonesia, pengetahuan ini kami persembahkan. 

Berkurban dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

oleh : 45d3n*
kurban_vs_desa
BERKURBAN merupakan satu amalan sunnah bagi umat Islam yang sangat dianjurkan dalam kehidupan seseorang muslim yang berkemampuan. Hakikat kurban tersebut merupakan upaya Islam memberikan makanan bergizi kepada para fakir dan miskin yang berasal dari hasil kurban hewan dari para aghniya’ atau umat Islam yang punya kemampuan untuk berkurban.

Hakikat kurban itu memang berhadapan dengan kerugian materil semata, termasuklah kurbannya umat Islam terhadap hewan pada hari ini akan kehilangan uang lebih kurang Rp 2 juta untuk satu kambing dan Rp 15 juta untuk satu lembu. Namun di balik itu semua mereka mendapatkan balasan Allah yang tidak ternilai harganya baik di dunia maupun di akhirat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalampelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan LembagaKemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja,2003:76).  

Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus  diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah  desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsure masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggung jawabkan kepada publik.
kurban_vs_desa

Momentum Idul Adha diharapkan dapat memberikan solusi problematika tentang gizi buruk dan rawan pangan masyarakat desa. Pada saat yang sama juga menghidupkan semangat persaudaraan secara lebih hidup antarsesama kaum Muslimin.

Tetapi lebih dari itu, Momentum Idul Adha dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan semangat gotong royong serta kebersamaan dalam membangun desa demi mencapai cita-cita undang-undang desa, menjadikan desa lebih maju, mandiri, sejahtera dan madani tanpa kehilangan jatidiri, pasalnya ketika kita menjadi penyelenggara desa berarti secara langsung kita sudah melaksanakan kurban dalam arti yang sebenarnya, kita telah menginfakkan semua yang kita miliki demi desa, berkurban dalam penyelenggaraan desa bukan hanya tindakan aplikatif sebenarnya dalam melaksanakan esensi kurban itu sendiri dalam rangka kesejahteraan masyarakat, esensi kurban juga harus diterapkan dalam hal pengelolaan pemerintahan desa dengan taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan serta taat pada azas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Azas transparan, akuntabel dan partisipatif jika ini benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sekiranya hal ini akan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Desa bak menjadi gadis baru berkembang yang jadi incaran para pemujanya, harus betul dijaga dan dikawal sehingga akan bisa menghasilkan produk unggulan yang kemudian menjadi potensi serta primadona dalam pengembangan diri dan sekitarnya, ber-kurban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kita mencurahkan semua potensi dan kemampuan kita demi kemajuan apa yang kita perjuangkan, sebagai penyelenggara desa harus lepas dari semua kepentingan yang dibawa, totalitas mencurahkan tenaga, pikiran serta sumber daya lain yang sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Semua dilakukan tanpa memikirkan profit atau ketenaran yang akan diperoleh atau bahkan investasi politik sekalipun, sekali kita terpilih menerima hal yang diamanatkan harus lepas dan mau mengorbankan semua kepentingan pribadi dan golongan yang memilih kita, tapi setelah terpilih kita menjadi milik semua warga desa yang kita pimpin tanpa membedakan apa latar belakang yang dipimpin. Hakikat kurban bagi penyelenggara desa adalah selalu berpikir dan beritikad bagaimana memajukan desa bukan bagaimana cara membalikan modal yang dikeluarkan untuk menjadi penyelenggara desa, hal ini harus dihindari oleh semua penyelenggara desa, jika saat ini masih terjadi hal demikian maka reformasi tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan pembangunan akan terus stagnan dan jalan ditempat atau bahkan bisa kembali ke zaman batu, padahal otonomi sudah diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah desa.
kurban_vs_desa

Semoga dengan momen kurban ini menjadikan kita sebagai insan desa yang jadi panutan serta tauladan seorang penyelenggara desa kepada masyarakat yang dikelolanya, dan mencapai tujuan menjadi desa yang lebih sejahtera, maju dan mandiri.

*Fungsional umum di DINSOSPMD Kab. Pangandaran, penggiat desa dan juga blogger.


Wednesday, August 15, 2018

PMK 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

regulasi


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah . Nomor 90 Tahun 20 10 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dap Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/20 14 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 1 / PMK. 02 / 20 13 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.


PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

regulasi
Bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta untuk menyesuaikan keten tu an mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.



Demikian semoga bermanfaat.

Monday, August 13, 2018

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa antara das sein dan das solen

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa antara das sein dan das solen
oleh : 45d3n

dana_desa
Pasca diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menjadi sebuah mahluk yang paling seksi dan menjadi perbincangan dan sorotan oleh semua pihak, terlebih dengan adanya Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yaitu Dana Desa. 


dana_desa
Tren Kenaikan Dana Desa Tiap Tahun
Dana Desa sejak diluncurkan pada tahun 2015 trennya selalu mengalami kenaikan, yang pada akhirnya ditahun 2018 ini berada dititik 60 triliun, seiring dengan hal tersebut berdampak juga dengan turunnya angka kemiskinan di desa, angka ketimpangan (gini ratio) antara Desa dan kota, tetapi selain itu juga banyak Kepala Desa yang harus berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan karena masalah murni kriminalitas dan tindakan koruptif tapi banyak hal yang menjadi latar belakang seperti misalnya mal administratif (cacat dalam pengadministrasian) tapi berpotensi sebagai pelanggaran, terutama dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa (baca : APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).


dana_desa
Dalam hal pengelolaan keuangan yang dianut oleh Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan aturan dibawahnya di tingkat Kabupaten/Kota yang berazakan Transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Tetapi terlepas dari itu, masih banyak Kepala desa dan Pemerintah Desa yang kurang memahami regulasi tersebut, apalagi sekarang sudah ditetapkan dan disosialisasikan regulasi baru tentang Pengelolaan Keuangan yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan akan berlaku pada tahun 2019. Disini admin akan sedikit memaparkan terkait permasalahan pengelolaan keuangan desa yang telah dirangkum menjadi 10 masalah sebagaimana berikut :
dana_desa

1. Penyusunan APBDes, kurang memperhatikan prioritas khususnya Dana Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen fiskal yang disusun dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan paling telat ditetapkan pada akhir desember tahun berjalan, dalam penyusunannya terkadang desa tidak memperhatikan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa) dan terkesan asal-asalan serta tidak memperhatikan ketentuan yang mengikat pada sumber dana misal dana desa hanya boleh memfasilitasi dua kewenangan Kepala Desa yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan, tetapi masih saja ada desa yang menggunakan dana desa untuk bidang lainnya, dan perencanaan anggaran ini (APBDesa) terkesan dibuat seperti tahu bulat (goreng dadakan) dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan tidak melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan dan penetapannya, sehingga APBDes yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat bahkan pemerintah desa bingung menggunakan dana desa yang semakin hari semakin besar diterima oleh Pemerintah Desa.



2. Rencana kegiatan belum didukung seluruhnya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) rinci yang disusun oleh Kasi/Pelaksana kegiatan.
Kurangnya sumber daya manusia di desa jadi suatu permasalahan klasik juga, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam hal penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) suatu kegiatan terutama dalam hal pekerjaan fisik infrastruktur, penempatan orang dalam struktur organisasi juga harus disesuaikan dengan kompetensinya jangan sampai Kepala Desa salah menempatkan orang, harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing karena setiap output kegiatan harus memiliki kejelasan apa yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.
Permasalahan yang muncul saat ini adalah penyusunan anggaran di desa sifatnya gelondongan tidak rinci, padahal apbdes sendiri harus berdasarkan dokumen peraturan desa tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang mana dalam lampirannya harus dilampirkan RAB dan spesifikasi teknis lainnya menurut ketentuan yang berlaku (baca : Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

3. Uang langsung diambil seluruhnya oleh Kepala Desa.
Salah kaprah yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah dengan memposisikan dirinya dalam pengelolaan keuangan desa dengan merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa, yang mana pada saat akan disusun laporan keuangan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) bingung untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan ataupun APBDesa. Hal ini merupakan sebagai pelanggaran hukum dan perilaku menyimpang, dan Kepala Desa tidak memahami kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, meski Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) tidak bisa serta merta menjabat juga sebagai bendahara dengan memegang anggaran desa sendiri dan ini merupakan cikal bakal sikap koruptif yaitu dengan melakukan penyalahgunaan wewenang.

4. Belanja kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Kades
Perilaku menyimpang lainnya adalah ketika dalam pelaksanaan anggaran desa, Kepala Desa secara sendiri melakukan pembelanjaan secara langsung baik melalui penyedia maupun secara swakelola, padahal secara jelas dan gamblang dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa bahwa yang mengajukan material atau bahan untuk kegiatan ataupun jasa adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) bukan Kepala Desa, Kepala Desa hanya dalam hal memberikan persetujuan akan material/bahan yang akan dibeli. Jadi, jika hal tersebut masih terjadi di desa maka mekanisme pengadaan barang/jasa di desa tidak ditempuh hal ini akan menjadi bahan temuan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) bahkan bisa berpotensi menjadi temuan pidana.

5. Memberikan uang kepada Pelaksana Kegiatan sekaligus sebesar RAB
Memberikan uang kepada Pelaksana Kegiatan secara langsung keseluruhan dari pagu anggaran kegiatan menjadi salah dalam hal pengelolaan keuangan, karena dalam permendagri 113 tahun 2014 mekanisme yang dibolehkan adalah mekanisme definitif dalam artian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dikeluarkan ketika barang dan jasa diterima atau pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Dan hal tersebut bukan ranah dari pelaksana kegiatan, karena yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan hanya mengajukan material yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan ke penyedia barang/jasa dan kemudian setelah barang diterima maka yang melakukan pembayaran dan penandatanganan adalah Bendahara, penyedia dan Kepala Desa pada bukti pembayaran (Kwitansi).



6. Realisasi belanja persis sama dengan RAB
Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh pemerintah desa adalah ketika mengeksekusi kegiatan realisasi belanja yang ada persis sama dengan RAB di perencanaan kegiatan maupun di perencanaan anggaran, dan hal ini merupakan potensi sikap koruptif dan memungkinkan akan masuk ranah pidana karena ada kesan markup harga, karena perlu diketahui bahwa ketika memasukan harga pada RAB atau perencanaan harga yang disusun adalah berdasarkan harga yang berlaku pada waktu itu, karena perencanaan sifatnya harus ditetapkan pada tahun -n1 atau tahun sebelumnya kemungkinan harga akan mengalami fluktuasi (turun/naik) jadi tidak bisa secara persis sama dengan harga perencanaan ketika pelaksanaan kegiatan, jadi masalahnya adalah pelaksana kegiatan tidak melakukan mekanisme pengadaan barang/jasa di desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena tidak dilakukan survei harga sebelum eksekusi kegiatan, sebagaimana permasalahan yang diungkapkan pada point 4 yaitu kades melakukan pembelanjaan secara sendiri.

7. Kwitansi (bukti pengeluaran) menjadi tugas Bendahara

Dampak yang terjadi ketika permasalahan nomor 4, 5 dan 6 dilakukan pemerintah desa maka bendahara akan enggan untuk menandatangani kwitansi pembayaran padahal bendahara wajib menandatangani kwitansi dalam semua pengeluaran APBDesa, dan ini biasanya terjadi karena dalam struktur PTPKD bendahara menjadi mandul alias disfungsi dalam hal pengelolaan keuangan desa, hanya diberi tugas mencatat saja, padahal tugas pokok dan fungsinya bendahara adalah menerima dan mengeluarkan uang, memungut dan menyetorkan pajak serta mencatat semua penatausahaan keuangan.

8. Belum diaturnya maksimal uang kas operasional yang boleh dipegang oleh Bendahara
Lemahnya aturan di tingkat bawah yang ditetapkan melalui Perkada (peraturan Kepala Daerah) Perda/Perbup atau perwali tentang Pengelolaan keuangan tidak diatur berapa jumlah yang harus dipedagang oleh bendahara untuk operasional desa, sehingga banyak kepala desa yang menarik anggaran dari RKD (Rekening Kas Desa) sesuai dengan jumlah dana transfer yang masuk ke RKD, dan juga tidak adanya sanksi yang tegas jika hal tersebut dilakukan oleh Kades atau Pemerintah Desa.

9. Tupoksi perangkat desa belum berjalan sesuai Permendagri 113
Kekurang pahaman dan malasnya perangkat desa dalam memahami sebuah regulasi atau aturan hukum tentang pengelolaan keuangan desa mengakibatkan semua personil yang ada dalam pemerintahan desa tidak memahami sejauh mana yang menjadi tupoksi serta kedudukan jabatannya dalam hal pengelolaan keuangan desa, banyak perangkat desa yang apriori karena tidak tahu posisi dimaksud, yang akhirnya banyak kegiatan di desa yang selesai dilaksanakan bahkan terkesan desa bingung dalam mengeksekusi kegiatan, dan ini menjadi permasalahan berikutnya dan perlu adanya intervensi pemerintah dalam memberikan pemahaman akan tupoksi masing-masing perangkat jdalam hal pengelolaan keuangan dan sudah menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah karena sudah jelas diatur dalam pasal 112 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai Binwasdal desa (Pembinaan, pengawsan dan pengendalian) pemerintah desa.

10. Terlambatnya laporan pertanggung-jawaban keuangan desa
Jika semua permasalahan dari point 1 sampai 9 terjadi dipemerintah desa maka akan berdampak pada masalah no terakhir ini, semua laporan akan terlambat dan tidak berkualitas dan bahkan ada kecenderungan menjadi sebuah kegiatan fiktif dan mengada-ada, karena biasanya laporan dimaksud dibuat ketika akan dilakukan pemeriksaan dan pasti akan dibuat dalam mekanisme SKS (sistemkebut semalam) menggunakan metode sangkuriang ketika akan membangun sebuah waduk, dan dipastikan dari hal ini akan menimbulkan potensi mal administratif (pelanggaran administratif) dan berpotensi juga menjadi ranah pidana karena perbuatan koruptif.

Demikian hasil kajian dari admin tentang permasalahan pengelolaan keuangan desa dari mulai no 1 sampai 10 semoga tidak terjadi di desa rekan-rekan pejuang dan penggiat desa semua, saya pribadi berharap penyelenggaraan pemerintah desa semakin lebih baik lagi apalagi dengan semakin canggihnya teknologi, semua hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa sudah berbasis aplikasi jadi bisa lebih transparan dan tertib anggaran serta lebih optimal lagi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Akhirnya, mohon maaf bila ada salah dalam artikel yang disampaikan ini, admin tunggu koreksi dan masukannya dikolom komentar, tetapi pada intinya artikel ini hanya dimaksudkan inginmembagi pengetahuan yang admin dapatkan saja, tidak dalam rangka untuk mendeskriditkan kepala desa dan pemerintah desa, dan hal ini biasanya kasuistik dan tidak merata serta tidak bisa digeneralisir serta dijustifikasi bahwa dengan adanya Dana Desa, kades menjadi koruptif, banyak desa yang lebih berdaya, dan berbudaya serta tidak kehilangan jatidirinya, bahkan lebih maju, mandiri serta sejahtera yang merupakan dampak dari dana yang diterima oleh desa.

*Fungsional umum di DINSOSPMD Kab. Pangandaran, penggiat desa dan juga blogger.

Sunday, August 12, 2018

Mekanisme Penyusunan RKP-Desa

MEKANISME PENYUSUNAN RKP DESA
rkpdesa

Selamat malam dan salam sejahtera, semangat berdesa dan mendesa, mohon maaf admin malam ini akan membahas materi tentang mekanisme penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang mana RKPDesa ini merupakan penjabaran dari VISI MISI Kepala Desa terpilih (definitif) yang diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun setiap 6 (enam) tahun sekali. Sebenarnya postingan ini bukanlah hal yang aneh bagi rekan-rekan penggiat dan pejuang desa, postingan ini dibuat atas request (permintaan) rekan-rekan di desa di wilayah kami yang ingin tahu tentang mekanisme penyusunan RKPDesa, untuk selanjutnya bisa disimak dalam paparan berikut :



KAPAN DISUSUN ?
a. Disusun setiap Tahun
b. Disusun oleh Pemdes pada bulan Juli
c. Ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir Januari tahun berjalan
d. Lebih baik diselesaikan sebelum Desember, karena akan menjadi dasar APBDes

BAGAIMANA PROSESNYA ?
Mekanisme_Penyusunan_RKPDesa
Proses Penyusunan RKPDesa

1. Peny. Perenc. pembangunan Desa mel. Musdes
2. Pembentukan Tim penyusun 
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;


Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes;
1. Penetapan RKP Desa;
2. Perubahan RKP Desa; dan
3. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Peran Pelaku dalam Penyusunan RKPDes, bertugas dan memiliki kewenangan :
Kepala Desa
Membentuk Tim Penyusun
Selaku Pembina dlm Tim
Memeriksa Rancangan RKP
Menyelenggarakan Musrenbangdes.

Tim Penyusun RKP Desa
Pencermatan Pagu Indikatif desa & penyelarasan program yg msk desa
Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
Penyusunan rancangan RKP Desa
Penyusunan rancangan DU-RKP Desa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Menyelenggarakan Musdes ttg penyusunan perencanaan pembangunan desa
Membentuk Tim Verifikasi
Menyepakati rancangan RKP

Masyarakat
Membahas RKP dalam Musdes dan Musrenbangdes
Memberi masukan dalam pembahasan RKP 

mekanisme_penyusunan_RKPDesa



PERUBAHAN RKPDES
1..Terjadi peristiwa khusus : bencana alam, krisis politik/ekonomi atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.  Apa yang harus dilakukan Kepala Desa ?
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab. Apa yang dilakukan Kepala Desa ?

DALAM HAL PERUBAHAN RKPDES:
Kepala Desa menyelenggarakan Musren Bangdes khusus utk pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tsb.
Disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus/perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemprov/pemkab.
Hasil kesepakatan ditetapkan dg Perdes ttg RKP Desa Perubahan 

PENGAJUAN DU-RKPDES
Kades sampaikan DU-RKP Desa kpd Bupati mel. camat maks 31 Desember tahun berjalan. DU-RKP dibahas dlm musy. ren bang kec.  dan kab.
Bupati informasikan kpd Pemerintah desa ttg hasil pembahasan DU-RKP Desa setelah musrenbang di kec pada tahun anggaran berikutnya. Info diterima Pemdes maks bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Demikian semoga bermanfaat dengan yang apa disampaikan dalam materi ini, silahkan komentar jika ada saran atau pertanyaan serta kritik atas muatan materi kali ini.

Sumber :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Advetorial : 50 ribu pageview pertama

internet_marketers
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, semoga rekan-rekan blogger dan penggiat desa ada dalam keadaan sehat wal afiat, disini admin hanya ingin berbagi pengalaman saja, bahwa saat ini blog desa berdaya telah mencapai sekitar 50139 pageview dengan rentang waktu 2 bulan 13 hari.Sejak diluncurkan tanggal 29 mei 2018 blog desa berdaya telah memiliki 16 followers dan 222 like fans page facebook, yang mungkin akan terus bertambah.


pageview_blog
Disini admin hanya akan mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada rekan-rekan penggiat desa dan pejuang desa yang selalu senantiasa mengunjungi blog yang sederhana, yang mana mudah-mudahan informasi yang disajikan informatif dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, yang kemudian bisa membuat desa lebih berdaya, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera.
seo_friendly


Blog ini tidak mewakili institusi atau lembaga manapun, tetapi merupakan property pribadi jadi mohon maaf apabila informasi yang disampaikan tidak begitu formal, bahkan terkesan seperti asal ada posting, perlu diketahui bahwa latar belakang blog ini adalah keinginan admin yang ingin memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para penggiat desa, dan berbagi pengalaman, dan terus terang semua yang disampakan disini adalah semua pengalaman admin yang berprofesi membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.
google_analitycs
trends active user 



Tulisan ini juga dibuat hanya untuk berbagi pengalaman juga, bahwa jika kita intens dan konsisten maka pageview maupun revenue (penghasilan) blog bisa didapatkan terus menerus, dan dengan prinsip ODOP (one days one post) akan memastikan kita terus terindex di search engine, postingan berkualitas juga signifikan akan popularitas blog, pasar yang tepat serta timing yang tepat dalam share (berbagi) informasi.

DESA, ASET DESA DAN PENGELOLAAN ASET DESA

aset_desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.



Aset lainnya milik Desa antara lain:
Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah, dan sumbangan atau yang sejenis;
Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Hasil kerjasama Desa, dan
Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

aset_desa
PENGELOLAAN ASET DESA
Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.



HAK ATAS TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN PADA PEMERINTAH DESA
Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai/dimiliki oleh Pemerintah Desa
adalah sebagai berikut :
Hak Pakai
Adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah Negara/tanah milik orang lain.
Pasal 41 s/d  43 UUPA
Pasal 39 s/d Pasal 54 PP Nomor 40 Tahun 1996
Hak Pakai ada 2 macam :
1.   Hak Pakai :
  - Jangka Waktu  25 Tahun
  - untuk Perpanjangan 20 Tahun

2.  Hak Pakai selama dipergunakan.
Hak Pakai yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa adalah Hak Pakai Selama Dipergunakan.
Hak Pakai selama dipergunakan
(sesuai Pasal 41 dan 42 UUPA) :
•  Selama dipergunakan untuk keperluan tertentu
•  Hanya memberi wewenang yang terbatas.
• Harus dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan dari pemberian hak itu sendiri.



HAPUSNYA HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH DESA
a. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang
b. Dilepaskan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum
c. Dilepaskan selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum
d. Dicabut berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961
e. Tanahnya musnah
g. Subyek tidak memenuhi syarat lagi 

Selain dapat diberikan dengan Hak Pakai
Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai/dimiliki oleh Pemerintah Desa adalah Hak Pengelolaan dalam hal pemanfaatan tanah aset desa tersebut akan dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (Pasal 1 angka (3) PMNA/ Ka.BPN No. 9 Tahun 1999).

Isi dan Sifat
HPL mengandung 2 (dua) sifat kewenangan :
1.  Kewenangan Publik
  Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah
  Menyerahkan bagian dari HPL untuk pihak ketiga
2.  Kewenangan Privat
Kewenangan untuk menggunakan tanahnya untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.



TATA CARA PENETAPAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH DESA
DASAR HUKUM PENETAPAN HAK TANAH
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG BERKAITAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.



Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah Pemerintah Desa
1. Permohonan hak atas tanah memuat :
a. Identitas pemohon;
b. Letak, luas dan status tanahnya;
c. Jenis hak yang dimohon;
d. Dasar perolehan tanahnya:
 Kepada Instansi Pemerintah apabila bukti pemilikan/dasar perolehan tanah tidak lengkap/tidak ada sama sekali, dibuat Surat Pernyataan yang menyatakan :
tanah yang dimohon dikuasai secara fisik sejak kapan dan digunakan untuk apa?
tercatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara    nomor berapa?
tidak ada permasalahan/sengketa dengan pihak lain.
e. Rencana penggunaan atas tanah.
2. Pemeriksaan Administrasi
3. Pengukuran bidang tanah.
4. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah oleh Tim Peneliti tanah/Panitia A.
5. Permohonan hak diajukan kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut diatur dalam PMNA/KBPN Nomor  9 Tahun 1999 jo. Peraturan Ka. BPN RI No. 2 Tahun 2013.
6. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak sesuai kewenangannya diatur dalam jo. Peraturan Ka. BPN RI No. 2 Tahun 2013.
7. Pendaftaran hak (penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan).

BIAYA
PP. Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN :
 - Biaya Pengukuran
 - Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah
 - Biaya Pendaftaran Tanah

Demikian semoga bermanfaat dalam memahami aset desa dan tata cara pengelolaan aset desa, jika anda suka silahkan dibagikan, jika tidak silahkan komen dikolom komentar dan biasakan untuk meninggalkan jejak.

Saturday, August 11, 2018

Serial Buku : Buku Panduan Penyusunan RPJM-Desa

buku_panduan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 


Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri. 

Buku ini ditujukan sebagai bahan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa mengenai tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pendampingan desa. Harapannya, ada sinergi yang baik antara pihak pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang berkepentingan guna mewujudkan tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 

Topik pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86). Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. 

Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Maka menjadi penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan desa. 

Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah. 

Tujuan Panduan Penyusunan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa. 
2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan RPJM Desa. 
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa. 
4. Mendorong Pemerintah Desa agar meningkatkan kualitas proses penyusunan RPJM Desa. 
5. Mendorong terwujudnya RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa dan memasukkan komponen visi dan misi Kepala Desa secara sinergis dalam tahapan prioritas RPJM Desa. 
Untuk lebih jelasnya dapat disimak secara langsung melalui buku berikut dibawah ini : 


Demikian semoga bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua kalangan yang berkepentingan dengan desa.

Sumber :

Thursday, August 9, 2018

Standar Pelayanan Minimal Desa

spm_desa
Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. 

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa. 

SPM Desa dimaksudkan untuk:
a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. mempermudah pelayanan  kepada masyarakat;
c. keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan 
d. efektifitas pelayanan kepada masyarakat.


SPM Desa bertujuan untuk:
a. mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan
c. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa.

SPM Desa antara lain meliputi:
a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
b. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
c. pemberian surat keterangan; 
d. penyederhanaan pelayanan; dan
e. pengaduan masyarakat. 


Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas:
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa;
c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
d. Perangkat Desa lainnya.

untuk lebih jelasnya dapat kita ketahui dan kita laksanakan berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dibawah ini :

Step by step Sipades- sub menu Register Barang

Pada postingan sebelumnya admin sudah membahas tentang pengadan barang pada aplikasi SIPADES (Sistem informasi Pengelolaan Aset Desa), kini admin sesuai janji pada postingan sebelumnya akan membahas kelanjutan dari penggunaan aplikasi ini. 


Pada postingan kali ini, admin akan memaparkan bagaimana cara memastikan bahwa aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi, hal ini dibuktikan dengan sudah adanya nomor register (nomor daftar) barang yang sudah tercatat sebagai aset desa pada tahun berkenan, ok rekan-rekan pejuang dan pegiat desa, kita langsung saja tutorialnya.
seperti biasanya, sebelum kita melakukan input data, hal yang pertama kita lakukan adalah menyalakan atau mengaktifkan PC/Laptop yang sudah terinstall aplikasi ini, dan setelah kompi atau lapie kita nyala, hal yang harus dilakukan adalah :


1. lakukan login dengan user name dan password yang sudah kita miliki.
2. masuk ke menu inventarisir barang lalu klik register barang, seperti yang digambarkan dalam gambar berikut :
sipades_aset



3. Pilih tahun pengadaan aset agar tidak salah dalam penomoran aset yang akan kita catat dalam aplikasi, sebagaimana dalam gambar dan juga pastikan aset yang akan kita kasih nomor tersebut sudah dilakukan pengadaan dan dieksekui, seperti dalam gambar :
sipades_aset

4. Selanjutnya setelah kita menentukan tahun aset yang akan kita register dalam kode barang, kita pilih aset yang akan kita kasih kode/labelisasi agar tidak tertukar dan terklasifikasi seperti dalam gambar.
sipades_aset

5. selanjutnya, setelah dipilih aset yang akan kita beri penomoran kita klik menu generate agar secara otomatis akan diberi penomoran aset sesuai dengan jumlah (kuantitas) aset yang telah dilakukan pengandaan sebagaimana dalam gambar dibawah ini :
sipades_aset

6. setelah di generate lalu kita akan liat nomor urut aset yang akan kita kasih label/ pengkodean sebagaimana dalam gambar berikut :

sipades_aset
setelah muncul nomor register lalu kita klik simpan hasil perubahan, agar data yg diinput tidak hilang.

7.  selanjutnya, kita cetak nomor register tersebut tapi sebelumnya di menu cetak register kita pilih bidang dimna aset tersebut berada lalu kemudian centang juga opsi sudah dilabelisasi, setelah itu lalu klik tutup transaksi, kemudian pilih lagi asetnya lalu klik menu cetak, seperti dlm gambar :
sipades_aset
setelah klik cetak akan memunculkan popup preview label yang akan kita cetak untuk penomoran aset yang akan kita tetapkan, seperti dalam gambar, untuk mencetaknya pada kertas stiker pilih logo atau icon printer, pilih printer lalu ok.

sipades_aset

8. Setelah semua telah dicetak, lalu pilih menu close kemudian tutup dan selesai

Demikian tutorial singkat tentang Register barang, dipostingan selanjutnya akan kita bahas mengenai penggunaan aset, semoga bermanfaat. dan jangan lupa tinggalkan jejak jika sudah membacanya.

Wednesday, August 8, 2018

Permen PUPR NOMOR 28/PRT/M/2016 tentang PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Permen_PUPR_28
Peraturan Menteri diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi semua Instansi Pemerintahan dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan di setiap tingkatan lembaga atau instansi Pemerintah, Peraturan ini diterbitkan sebagai standarisasi bagi semua lembaga Pemerintahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam perencanaan pembangunan, dan regulasi tersebut bisa didownload dibawah ini :



Lampiran Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dapat di download Disini

Demikian Semoga bermanfaat, dan biasakan untuk selalu meninggalkan jejak.

Sunday, August 5, 2018

Broadband Desa Terpadu oleh Kemkominfo

Desa broadband terpadu merupakan desa-desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta perbatasan yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet, perangkat akhir pengguna, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat, serta pemberdayaan masyarakat. Program ini diperuntukkan kepada desa-desa nelayan, pertanian, hingga desa yang berada di pedalaman. Maka, dengan adanya fasilitas jaringan internet dapat mendukung dan membantu kegiatan masyarakat dalam kesehariannya.
Program Desa Broadband Terpadu ini merupakan program penyediaan akses dan perangkat secara komunal yang tahun 2015 dibangun sebanyak 50 desa dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang. Ke depannya, akan dipertimbangkan pendekatan berbeda yaitu penyediaan akses dan perangkat secara personal, beserta aplikasi mobile.
Untuk mempercepat pemerataan program Desa Broadband ini, Kominfo membuka peluang terhadap para pengembang aplikasi untuk ikut berpartisipasi. Kominfo akan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para pengembang, sehingga aplikasi yang ditempatkan akan berjalan sebagaimana mestinya.
Aplikasi yang dapat dimasukkan dalam portal (baik web-based ataupun mobile based) tersebut diutamakan aplikasi pada bidang nelayan, pertanian dan perhutanan. Namun terbuka juga untuk aplikasi jenis aplikasi lainnya seperti kesehatan, office, hiburan, pendidikan dan juga game yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.
Bagi pengembang yang mempunyai aplikasi sejenis dapat mengirimkan proposal melalui alamat e-mail: desabroadband@zohib.com, less001@kominfo.go.id, atau thar001@kominfo.go.id
Pada tahun 2016, telah diujicobakan konsep personal melalui aplikasi mobile based, di 3 desa percontohan
1. Desa Nelayan: Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
2. Desa Pertanian: Desa Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi NTT
3. Desa Pedalaman: Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Ke depannya, konsep ini akan dipadukan dengan akses komunal juga di ribuan desa lainnya di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, demi mengurangi kesenjangan digital antara pusat dan daerah terluar dan terdepan


Cara Bergabung :
Untuk bergabung ikuti langkah-langkah berikut :
1. Silahkan klik Disini untuk menuju ke form pendaftaran
2. Isikan form tersebut dengan lengkap
3. Ditahap ini aplikasi akan direview oleh tim Desa Broadband Terpadu, bila memenuhi kriteria silahkan mengikuti persyaratan selanjutnya sebagai berikut:
4. Siapkan logo aplikasi dengan ukuran 100x100px
5. Siapkan Background aplikasi dengan ukuran 310x180px
6. Buatkan JSON Web API atas informasi aplikasi yang ingin ditampilkan di Portal Desa Broadband
7. Sesuaikan JSON WEB API dengan format standar berikut :

8. Tambahkan fungsi encoding menggunakan Base64 atas informasi yang akan ditampilkan oleh portal desa broadband, dengan contoh script berikut :

9. Menginformasikan URL atas JSON WEB API untuk keperluan integrasi melalui Platform Mantra
10. Admin Portal akan menambahkan script website rating pada tampilan aplikasi di portal.

Demikian semoga menambah referensi dalam hal pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sumber : Kominfo.go.id 
Dapatkan comment widget ini di sini