Tukar Menukar Tanah Kas Desa

• Tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
• berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing 

• Kepentingan umum, 
• bukan untuk kepentingan umum, 
• dan selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. 

1. pertahanan dan keamanan nasional; 
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 
4. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 
5. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 
6. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 
7. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 
8. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
9. fasilitas keselamatan umum; 
10. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
11. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 
12. cagar alam dan cagar budaya 
13. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 
14. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, 
15. serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; 
18. pasar umum dan lapangan parkir umum. 

1. Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
2. Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan 

• setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dg menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai Tanah pengganti diusahakan berada di lokasi desa setempat, namun apabila tdk tersedia dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yg berbatasan langsung; 
• Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati; 
• Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya; 
• Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa;

• Ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bup/Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri; 
• Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten /Kota; 
• Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai; 
• Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa. Hasil kajian Tim Kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur utk permohonan ijin ; 
• Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya; 
• Kemudian hasil telaahan Provinsi yg dituangkan dalam berita acara beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan; 
• Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara sebagai bahan pertimbangan utk menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Tukar Menukar Selain untuk kepentingan Umum dan Yang Bukan untuk Kepentingan Umum Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.