Aset Desa dan Penguatan Pengamanan secara administratif


Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,    penghapusan,    pemindahtanganan,    penatausahaan, pelaporan,   penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian   aset Desa.


Pengamanan Aset Desa dapat dilakukan secara yuridis (hukum), secara fisik dan administratif, pengamanan secara hukum misal adalah dengan cara pensertifikatan tanah dan bangunan milik desa. Pengamanan secara fisik adalah dengan cara pemasangan plang atau penanda bahwa lokasi tanah atau bangunan tersebut adalah milik desa. Pengamanan secara administratif bahwa aset tersebut secara administratif tercatat dalam laporan aset desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Peraturan Desa ini sedikitnya memuat tentang tata cara pengelolaan aset desa yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini kami lampiran contoh atau draft Peraturan Desa tentang Aset Desa.

Demikian semoga bermanfaat.


Regulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022


Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, sebagai acuan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Tahun 2022 di ikuti oleh 17 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dengan Rincian sebagai berikut :

Daftar Desa yang melaksanakan Pilkades serentak 2022 periode 2022-2028

Kecamatan Mangunjaya
1. Desa Jangraga

Kecamatan Padaherang 
1. Desa Bojongsari
2. Desa Sindangwangi
3. Desa Pasirgeulis
4. Desa Cibogo
5. Desa Paledah
6. Desa Sukanagara

Kecamatan Kalipucang
1. Desa Putrapinggan
2. Desa Bagolo
3. Desa Kalipucang

Kecamatan Pangandaran
1. Desa Purbahayu

Kecamatan Cimerak
1. Desa Cimerak
2. Desa Legokjawa
3. Desa Sindangsari

Kecamatan Cigugur
1. Desa Pagerbumi
2. Desa Harumandala

Untuk lebih jelasnya silahkan dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 :

Lampiran Perbup 8 Tahun 2016 :


Perbup 10 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Perbup 8 Tahun 2016 :


Demikian Semoga Bermanfaat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang mengatur tingkat Perkembangan Desa yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi Perkembangan Desa, yaitu Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat berkembang.

Perkembangan Desa ini diperoleh setelah setelah desa mengisi Dokumen Evaaluasi diri, Pengungkap Data dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Klasifikasi Desa dapat diketahui setelah mengakumulasi skoring dari data yang di isi oleh Desa mrelalui kuisioner Desa.

Skoring untuk Desa Kurang Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai dibawah atau sama dengan 300 point

Skoring untuk Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai 301 sampai dengan 450 point

Skoring untuk Desa Cepat Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai paling sedikit 451.

Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca dan dipelajari pada Permendagri Dibawah ini :

Batang Tubuh Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran I Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran II Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran III Permendagri 81 Tahun 2015


Demikian Semoga bermanfaat.

Hati-hati menghitung Pajak PPN, Mulai 1 April 2022 Tarif PPN 11%

Salam Berdesa,


PENTING untuk diperhatikan oleh rekan-rekan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan, pasalnya telah berlaku UU Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 yang mana dalam pasal 7 disebutkan bahwa mulai tanggal 01 April 2022 tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 11% (sebelas per seratus) dari belanja kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Negara dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sampai tanggal 31 Maret 2022 masih menggunakan tarif lama yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dibawah ini :

Dan untuk rekan-rekan yang membutuhkan ringkasan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 ini bisa disimak dalam slide di bawah ini :


Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.


Peraturan Bupati Pangandaran No 57 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa


Berikut di bawah ini regulasi atau aturan hukum serta mekanisme yang mengatur ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, regulasi ini menjadi acuan bagi desa khususnya TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perbup ini mengatur cara pengadaan barang dan jasa, para pihak yang terlibat dalam proses PBJ Desa, mekanisme, tahapan sampai besaran honor yang diterima, berikut untuk jelasnya dapat di download di bawah ini.




Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Demikian semoga bermanfaat

PMK 69/PMK.07/2021 Perubahan Atas PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021


Terlampir kami sampaikan  PMK-69/PMK.07/2021 ttg perubahan PMK 222/PMK.07/2020  ttg Pengelolaan Dana Desa, sbb:

1) Penambahan ketentuan mengenai penggunaan DD untuk earmark 8% (ketentuan dalam Perdirjen PK-1/PK/2021 diangkut ke PMK ini).

2) Penegasan bahwa surat pengantar ditandatangani minimal pimpinan OPD yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

3) Penegasan bhwa BLT Desa dan earmarked 8% utk merupakan prioritas utama dlm penggunaan DD

4) Penambahan pengaturan bahwa pemotongan thd DAU/DBH akibat sisa DD di RKUD, dpt dilaksanakan melebihi 1 TA.

5) Penambahan pasal terkait pengecualian perhitungan sisa DD yg hilang/tdk dpt dipertanggungjwbkan oleh desa terdampak bencana alam.

6) Perubahan batas waktu penyetoran sisa DD hasil rekonsiliasi mjd paling lambat 30 Juni 2021 dan pendetailan setoran sisa DD pd OMSPAN pling lambat tgl 9 Juli 2021.




Demikian semoga bermanfaat