Terlampir kami sampaikan PMK-69/PMK.07/2021 ttg perubahan PMK 222/PMK.07/2020 ttg Pengelolaan Dana Desa, sbb:
1) Penambahan ketentuan mengenai penggunaan DD untuk earmark 8% (ketentuan dalam Perdirjen PK-1/PK/2021 diangkut ke PMK ini).
2) Penegasan bahwa surat pengantar ditandatangani minimal pimpinan OPD yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
3) Penegasan bhwa BLT Desa dan earmarked 8% utk merupakan prioritas utama dlm penggunaan DD
4) Penambahan pengaturan bahwa pemotongan thd DAU/DBH akibat sisa DD di RKUD, dpt dilaksanakan melebihi 1 TA.
5) Penambahan pasal terkait pengecualian perhitungan sisa DD yg hilang/tdk dpt dipertanggungjwbkan oleh desa terdampak bencana alam.
6) Perubahan batas waktu penyetoran sisa DD hasil rekonsiliasi mjd paling lambat 30 Juni 2021 dan pendetailan setoran sisa DD pd OMSPAN pling lambat tgl 9 Juli 2021.
Demikian semoga bermanfaat
Berikut dibawah ini kami sampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Kode Wilayah Desa, siapa tahu bahwa Desa kita tidak termasuk dalam penetapan desa di maksud yang mana jika desa tidak ada dalam penetapan kode wilayah dampaknya adalah tidak akan mendapatkan bantuan dana transfer dari mana pun, untuk jelasnya silahkan di pantau dalam Keputusan mendagri di bawah ini :
Demikian semoga bermanfaat
Berikut di bawah ini kami sampaikan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertnggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pendampingan Masyarakat Desa, dalam peraturan ini mengatur tentang mekanisme penempatan tenaga pendamping mulai dari tingkat pusat hingga desa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat langsung di bawah ini :
Demikian semoga bermanfaat
Berikut di bawah ini kami sampaikan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Pendataan Pemeringkatan dan Pengadaan Barang Jasa Bumdes atau Bumdes Bersama, yang peraturan ini mengatur tentang Bumdes yang di dirikan dan di kelola oleh Pemerintah Desa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat secara langsung di bawah ini :
Demikian semoga bermanfaat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, Bumdes, Bumdes Bersama, Desa Wisata bahkan individu bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021. Ketentuan lebih jelasnya, dapat di pedomani dalam pedoman mekanisme penyaluran dan pemberian bantuan dimaksud dibawah ini :
Demikian semoga bermanfaat.
Berikut dibawah ini kami sajikan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengaturan yang ditunggu-tunggu oleh pemangku kebijakan dan para pelaku Bumdes sekalipun, lebih jelasnya dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di bawah ini :
Demikian, semoga bermanfaat
.png)
