Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak dalam masa periode Kepala Desa 6 tahun pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan selama 3 kali pemilihan. berikut kami lampirakan penjelasan teknis terkait pemilihan kepala desaberdasarkan Perda Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 dan Perbup 28/2019 terkait Perubahan ketiga Perbup Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016, berikut penjelasan teknis dimaksud.
Input saldo awal digunakan untuk memasukan silpa tahun sebelumnya ke system aplikasi siskeudes sebelum kita melaksanakan penatausahaan anggaran desa, dan jurnal penyesuaian digunakan untuk memastikan bahwa silpa telah terealisasi di anggaran desa, untuk langkahnya adalah sebagai berikut :
Cara Input Saldo Awal dan Jurnal untuk persiapan penatausahaan :
Input saldo awal, disini dicontohkan silpa ada 22.161.466 di Rekening kas desa.
1. Buka Aplikasi lalu login dengan akun desa masing-masing.
2. klik data entry--lalu pembukuan--saldo awal
3. Pilih Desa-- Pilih Kecamatan --Pilih Desa
4. Klik Laporan Kekayaan Desa
5. Pilih akun aset lancar--Kas dan Bank--pilih Kas kalau silpa di Bendahara
Pilih Bank kalau silpa di RKD.
6. Isi Bank dan masukan angka di Debet lalu simpan.
7. lalu cari akun lawan untuk silpa adalah ekuitas sal dan masukan angka di kredit
lalu simpan.
8. keluar.
Input Jurnal :
posisi pengisian angka untuk akun dibalik.
1. klik data entry--pembukuan--penyesuaian
2. klik tombol jurnal penyesuaian lalu klik tambah dibawah
3. isi tanggal, nomor bukti dan uraian
4. lalu klik tombol tambah merah dan pilih akun, akun yg digunakan akun neraca
5. pilih akun rekening kas desa dan masukan angka di kredit
6. klik lagi tombol tambah merah lagi lalu masukan akun neraca ekuitas sal
input angka di debet sejumlah angka rekening kas desa di kredit.
7. simpan lalu posting
8. tutup dan keluar
9. cek di Lap penatausahaan--buku bank-apakah sdh masuk atau belum?
sekian semoga membantu.
Untuk lebih jelasnya bias dilihat dalam video dibawah ini :
Dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan jabatan tertentu, Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2019. Melalui Keppres ini, pemerintah membuka peluang bagi lulusan Strata 3 (doktoral) dengan batas usia paling tinggi 40 tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan-jabatan tertentu.
Jabatan-jabatan tertentu yang dimungkinkan untuk pelamar berusia paling tinggi 40 tahun itu, menurut Keppres ini, adalah: Dokter; Dokter Gigi; Dokter Pendidik Klinis; Dosen; Peneliti; dan Perekayasa.
“Untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis,” bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut.
Sedang untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa, menurut Keppres ini, kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
“Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,” bunyi diktum KELIMA Keppres ini.
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Juli 2019 di Jakarta.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik.
Untuk lebih jelasnya bisa di baca dalam regulasi atau peraturan untuk dana desa tahun 2020 dibawah ini :
Demikian semoga bermanfaat, dan bisa digunakan oleh rekan-rekan Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020.
