SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Menimbang bahwa Corona Virus Deseases 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global dan berdampak terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan nasyarakat desa serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, maka diterbitkan surat edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.

Untuk jelasnya bisa di download di bawah ini :




Demikian semoga bermanfaat, dan semoga wabah penyakit COVID-19 segera berakhir.

Baca Selengkapnya »

PROTOKOL PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN

PROTOKOL

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Dasar Hukum

1.    Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

B.   Langkah-LangkahOperasional

1.    Tenaga Pendamping Profesional (TAPM, PDP, PDTI, dan PLD) segera membantu serta memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan langkah-langkah persiapan dalam upaya pencegahan Covid-19 (Virus Corona) melalui penyuluhan kesehatan, sosialisasi hidup sehat, dan berbagai informasi yang terkait dengan pencegahan Covid-19 (Virus Corona) sesuai dengan protokol sebagaimana terlampir;

2.    Tenaga Pendamping Profesional bersama Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui BPBD sebagai pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (Virus Corona) di Daerah untuk mendapatkan informasi terkait kondisi atau status desanya masing-masing;

3.    Tenaga Pendamping Profesional mendorong agar Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan fungsi Posyandu/Balai Desa atau tempat lainnya yang layak digunakan sebagai pusat kendali informasi dan monitoring pencegahan Covid-19 (Virus Corona) dengan melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda di Desa;

1. Tenaga Pendamping Profesional berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terkait pencegahan penyebaran Covid-19 (Virus Corona) yaitu:
   
   
   1. Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
      
      
   2. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
      
      
   3. Menggunakan masker bila batuk atau pilek;
      
      
   4. Mengkonsumsi gizi seimbang dengan memperbanyak sayur dan buah;
      
      
   5. Menjaga jarak aman atau Sosial Distancing 2 (dua) Meter ketika berinteraksi dan beraktifitas diluar rumah atau dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
      
      
   6. Mengurangi atau menunda kegiatan/aktivitas yang mengumpulkan banyak orang di Desa.
      
      
2. Tenaga Pendamping Profesional ikut terlibat aktif bersama-sama petugas kesehatan dalam melakukan pendataan, membantu memberikan pelayanan, dan sekaligus melaporkan khususnya jika ada dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid-19 (Virus Corona) di Desa;
   
   
3. Bagi Desa yang telah dan/atau akan menerima penyaluran Dana Desa tahap I (40%), dapat membiayai Program Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 khususnya dalam pasal 11 ayat 1 huruf (b), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
   
   
4. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan Covid-19 (Virus Corona), dapat menghubungi Call Center Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Telepon 1500040, atau SMS Center ke 087788990040 atau 081288990040.

Baca Selengkapnya »

Cadangan Pangan di Desa, Permendagri 30 Tahun 2008

Gambar : ilustrasi Peresmian Lumbung Pangan Desa

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Cadanganpangan pemerintah desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/ industri,  dan  untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.

Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Rawanpangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).
Berikut dibawah ini regulasi yang mengatur tentang lumbung pangan di desa :



Demikian semoga bermanfaat

Baca Selengkapnya »

Panduan Input Prodeskel (Profil Desa Kelurahan) Tahun 2020

Profil Desa Kelurahan merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk memotret atau menggambarkan sejauh mana tingkat perkembangan pembangunan di desa, dan hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih spesifik adalah amanat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Bagi rekan-rekan pemerintah Desa, tentunya harus tahu dan bahkan memahami apa itu profil desa dan bagaimana cara melaksanakan amanat itu dan yang paling penting bagaimana cara mengisinya baik secara sistem aplikasi maupun secara hardcopy.

Disini mimin akan coba membagikan panduan bagaimana cara menginput prodeskel secara online di aplikasi http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id dengan akun dan password yang dibagikan oleh DPMD Kab/Kota masing-masing, berikut panduannya dan silahkan di download dan dipelajari caranya :

Demikian semoga bermanfaat


Sumber :
Materi Bimbingan Teknis Prodeskel Wilayah II Kemendagri tanggal 2-4 Maret di Kristal Hotel

Baca Selengkapnya »