Friday, January 31, 2020

Permendagri 119 Tahun 2019 tentang PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten / kota.

Demikian semoga bermanfaat.

Tuesday, January 28, 2020

Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Penyelenggara Negara

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 ini mengatur tentang Penggunaan dan mekanisme nama domain penyelenggara Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa, Peraturan ini bias dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mendaftarkan nama domain website milik Pemerintah desa.
Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Instansi yang telah mendapat Nama Domain Instansi berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Nama
Domain yang meliputi:
a. pendaftaraan Nama Domain;
b. penggunaan Nama Domain;
c. penonaktifkan Nama Domain;
d. perpanjangan Nama Domain;
e. penunjukan Pejabat Nama Domain;
f. perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat
Nama Domain; dan
g. Server Nama Domain.

Demikian semoga bermanfaat.

Friday, January 10, 2020

PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 perubahan dari PMK 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ada beberapa isu terkait Pengelolaan Dana Desa mulai dari Penganggaran, pengalokasian, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, pedoman penggunaan dan pemantauan dan evaluasi dana desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 dibawah ini :



Demikian semoga bermanfaat
Dapatkan comment widget ini di sini