//")!=-1){ s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); } } strx = s.join(""); } chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; strx = strx.substring(0,chop-1); return strx+'...'; } function createSummaryAndThumb(pID){ var div = document.getElementById(pID); var imgtag = ""; var img = div.getElementsByTagName("img"); var summ = summary_noimg; if(img.length>=1) { imgtag = ''; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '
'; div.innerHTML = summary; } //]]>

Wednesday, November 28, 2018

Fitur Tambahan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0

siskeudes_versi_2
Sejak diluncurkan atau di launching oleh Kemendagri bersama BPKP pada tanggal 21 Nopember 2018 di Jakarta, banyak dari Pemerintah Desa yang penasaran dengan aplikasi siskeudes terbaru yang sudah dirasakan manfaatnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Jangankan dari Pihak Pemerintah Desa, pihak admin ataupun operator tingkat Kabupaten pun sangat penasaran dengan aplikasi yang satu ini, pasalnya update aplikasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelumnya mimin telah update tentang Pedoman penggunaan aplikasi siskeudes, kali ini mimin akan menguraikan beberapa fitur atau menu tambahan yang konon katanya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



Bagaimana penampakannya dan seperti apakah perubahan yang baru pada aplikasi siskeudes versi 2.0 dimaksud, begini penampakannya :
1. Menu Parameter
dari menu parameter ini ada menu baru yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, dari menu parameter ini ada dua tambahan menu untuk admin kabupaten maupun operator siskeudes desa, yaitu menu output dana desa untuk admin kabupaten dan menu referensi peraturan desa bagi operator siskeudes.
Menu output dana desa ini digunakan untuk admin tingkat kabupaten untuk input output pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Dana Desa (Dropping APBN), menu ini digunakan agar capaian output semua desa sekabupaten menjadi sama dan memudahkan dalam melakukan kompilasi realisasi penggunaan Dana Desa, seperti apa penampakannya :

Menu Referensi Peraturan, menu ini digunakan untuk mengenerate dasar hukum atau latar belakang penetapan suatu produk hukum di desa terkait dengan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan tentang Pertanggungjawaban dari APBDes, dan kemungkinan menu ini akan dibuka oleh admin Kabupaten karena regulasi atau peraturan tiap desa baik nomor maupun tanggal pasti akan berbeda, penasaran gimana penampakannya:

ough ya sebelum ke menu data entry penganggaran, ada perubahan menu Data umum di penganggaran dipindah ke menu Data entry >> Perencanaan >> Data Umum

2. Menu Data Entry
Menu Data Entry ini ada banyak penambahan fitu atau menu yang disesuaikan dengan Permendagri 20 Tahun 2018, dan di menu data entry ini yang paling banyak penambahannya, penampakannya seperti gambar dibawah ini :
ada tiga menu tambahan yaitu menu Anggaran Kas desa, Peraturan APBDes dan Menu Input Anggaran Lanjutan.

Menu Anggaran Kas Desa
Menu anggaran Kas desa digunakan untuk perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana dalam rangka pelaksanaan APBDes dan ini merupakan time schedulle atau jadwal penerimaan dan pengeluaran anggaran, agar pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip dan azas pengelolaan keuangan yaitu agar tertib dan disiplin anggaran, bagaimana bentuk menunya, kita liat di TKP :
siskeudes_versi_2
Menu Input RAK Desa untuk Pendapatan

siskeudes_versi_2
Menu Input RAK Desa untuk Belanja
siskeudes_versi_2
Menu Input RAK Desa untuk Pembiayaan

Menu Peraturan APBDes
Menu ini digunakan untuk melakukan input Nomor Perdes, Tanggal Perdes, Nomor Perkades serta tanggal Perkades, juga input Nama Kades serta Sekdes yang menandatangi Produk hukum di desa serta input nomor Lembaran serta berita desa, dan kemudian setelah selesai diinput hasil tersebut bisa langsung di cetak bahkan dikonversi ke format word atau aplikasi sejenisnya bila diperlukan untuk dilakukan penyuntingan (editing) dari regulasi tersebut, dan hal ini menjadi satu paket serta memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dan membuat peraturan di Desa, bagaimana penampakannya adalah sebagai berikut :

siskeudes_versi_2
Menu Input Peraturan atau produk hukum desa
Menu Anggaran Lanjutan
Menu Anggaran ini digunakan jika ada kegiatan di tahun sebelumnya yang belum selesai pengerjaannya atau sedang berjalan dan kemudian tahun anggaran sudah berakhir dan bergulir ke tahun anggaran berikutnya, misalnya kegiatan di tahun sebelumnya baru terealisasi anggaran 80% dan realisasi fisik baru mencapai 65%, maka di menu ini kita bisa menganggarkan kembali sisa anggaran yang belum terselesaikan dimaksud untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, bagaimana penampakan menu nya adalah sebagai berikut :
siskeudes_versi_2
Menu Input Anggaran Lanjutan atau DPAL

3. Menu Penatausahaan
Di Menu ini belum sempat teranalisis, mungkin dalam postingan berikutnya akan mimin uraikan.

4. Menu Laporan
Menu Pelaporan dan pertanggungjawaban banyak perubahan yang signifikan baik itu menu Laporan Penganggaran maupun Menu Laporan Penatausahaan.
Dalam menu Laporan Penganggaran ada penambahan fitur sebagaimana dalam gambar berikut :
siskeudes_versi_2
Menu Laporan Penganggaran
Dalam menu ini ada tambahan output RAK Desa yang memuat rencana Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran kapan akan terealisasi dan dieksekusi kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes, kemudian menu RKA ini adalah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran atau schedulle atau jadwal kegiatan akan dilaksanakan, DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan Dokumen yang wajib ada sebelum kegiatan bisa dieksekusi atau dilaksanakan yang lampirannya terdiri dari RKA, RKKD dan RAB. DPA Lanjutan adalah Dokumen untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai di Tahun Anggaran sebelumnya.

Menu ouput Laporan Penatausahaan pun begitu ada perubahan yang siginifikan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, biar tidak penasaran kita lihat penampakannya :
siskeudes_versi_2
Menu Laporan Penatausahaan
Di menu ini ada beberapa output diantaranya ada BKU (Buku Kas Umum) yang memuat transaksi tunai maupun transaksi melalui perbankan dan hal ini sangat dimungkinkan untuk mencatat transaksi non tunai, dan kemudian ada Buku Khusus untuk pencatatan Kas Tunai dan Bank yang dipisahkan, Buku Pembantu Kegiatan, Pembantu Pajak dan Pembantu Panjar yang mencatat transaksi engan mekanisme Panjar yang masih sama seperti di Permendagri 113 Tahun 2014.
Ada Menu tambahan di output laporan ini yaitu menu Buku Pembantu Pajak Rekap dimana dalam buku ini dicatat Rekapan Pajak baik PPN, PPh,dan Pajak lainnya. dan kemudian Buku Pajak Rekap Per jenis pajak yang dibayarkan baik itu PPn, PPh maupun pajak lainnya yang direkap selama setahun anggaran, dan bisa digunakan untuk melakukan pengecekan jika ada pajak yang double maupun yang belum dibayarkan.

5. Menu Tambahan
Menu tambahan ini hanya ada tambahan menu tentang Peraturan dalam pengelolaan Keuangan Desa, baik itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maupun Permendesa PDTT Nomo 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, jika dikemudian operator atau pemerintahan desa kesulitan untuk mencari referensi regulasi dimaksud tidak perlu pusing untuk mencari di internet atau di file komputer, tinggal buka aplikasi lalu klik menunya langsung akan terbuka regulasi yang kita pilih, penasaran penampakan menunya sebagai berikut :
siskeudes_versi_2
Menu Tambahan tentang Regulasi Desa


Demikian posting kali ini, semoga memberikan sedikit kemanfaatan bagi rekan-rekan operator atau perangkat desa, dan mudah-mudahan mimin salah dalam postingan kali ini, sehingga ada perbaikan atau kritik serta saran dalam perbaikan dalam postingan ini.

disusun oleh : 45d3n  twitter : aagames12 IG :aagames12

Tuesday, November 27, 2018

Pedoman Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 versi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

siskeudes_versi2
Siskeudes atau sistem keuangan desa versi 2.0 paradigma Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa telah di rilis dan di launching oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Surat edaran Kemendagri bersama BPKP bahwa meskipun telah dirilis Desa disarankan untuk tidak melakukan input di siskeudes sebelum SML dan generate code Kecamatan dan Desa belum diserahkan ke DPMD Kabupaten/Kota diserahkan oleh BPKP atau Kemendagri.


Berikut panduan siskeudes versi 2.0 untuk dipelajari sebelum Siskeudes Versi 2.0 diserahkan ke desa oleh DPMD Kabupaten Kota :

Thursday, November 22, 2018

Cara Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

dokumen_pelaksanaan_anggaran
Dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa Kepala seksi dan Kepala Urusan kecuali Kepala Urusan Keuangan menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :


  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  7. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
Sebagaimana judul dari postingan kali ini, dan dikasih tebal dan di underline pokok bahasan yang akan diuraikan adalah mengenai DPA (Dokumen Pelakasanaan Anggaran), seperti apa, apa saja dan bagaimana cara menyusun DPA.
"DPA atau singkatannya adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen  yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa".
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari dokumen :
  1. RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
  2. RKKD,Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Berikutnya, format DPA dimaksud bisa di download dibawah ini :



Selanjutnya Bagaimana cara menyusun DPA dimaksud, disini akan saya paparkan langkah dan mekanisme untuk menyusun sebuah DPA APBDes.


Langkah Pertama adalah Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
Langkah Kedua Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan penyusunan DPA.
Langkah Ketiga Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
Langkah Keempat Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Tahapan Selanjutnya yang harus dilakukan oleh Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah pertama menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan perhitungan yang sudah direncanakan, untuk kegiatan pembangunan Fisik berarti harus berdasarkan ketentuan dan koridor yang telah ditentukan baik itu berdasarkan analisa Permen PUPR,  maupun analisa SNI dengan berdasarkan pada Standar Biaya Belanja yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota.
Langkah Kedua adalah menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) pengisian ini didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun berkenan, semua rincian dilihat dari dokumen dimaksud, karena memang dasar penyusunan APBDes adalah Dokumen Peraturan Desa tentang RKPDes.
Langkah Ketiga, adalah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran dan ini merupakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang melaksanakan tugas tersebut dan dari dokumen RKA ini kemudian akhirnya akan diinput dalam dokumen RAK Desa (Rencana Anggaran Kas) Desa dan menjadi jadwal atau rencana Pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan.

berikut dibawah ini adalah alur penyusunan DPA Kegiatan :
dokumen_pelaksanaan_anggaran
Alur Penyusunan DPA dan RAK Desa

Demikian postingan kali ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan bisa digunakan bagi rekan-rekan perangkat desa terutama bagi Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Disusun oleh : 45d3n twitter: aagames12 IG: aagames12

Tuesday, November 20, 2018

Rambu-rambu yang harus diperhatiakan dalam Evaluasi APBDes

evaluasi_apbdesa
Diagram Proses Penyusunan APBDesa
Sebagaimana amanat Pasal 34-37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwasanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang APBDes, maka sebelumnya Raperdes dimaksud harus dilakukan evaluasi (penelitian dan dilakukan verifikasi serta kesesuaian) anggaran yang direncanakan agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya juga sudah sesuai dengan kewenangan desa serta merupakan hasil musyawarah desa yang diterjemahkan dalam Dokumen Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).
evaluasi_apbdesa



Perlu Diketahui, bahwa Raperdes APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain (Pasal 34 ayat 1). Kemudian, dalam hal melakukan evaluasi terhadap Raperdes APBDes, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melaksanakan evaluasi Raperdes kepada Camat atau sebutan lain (Pasal 37) Permendagri 20 Tahun 2018.

Berikut dibawah ini, beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa jika Raperdes APBDes nya akan dilakukan evaluasi :
1. Surat Pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
3. Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)
4. Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
5. Peraturan Desa mengenai Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia
6.  Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal, jika tersedia ; dan
7. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD

Dalam hal melaksanakan evaluasi Raperdes APBDes, Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, dan hasil evaluasi Raperdes APBDes disampaikan kepada Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes APBDes dimaksud.


Ada beberapa Aspek yang harus diperhatikan oleh tim Evaluasi APBDes tingkat Kecamatan, yaitu :
a. Aspek Administrasi dan Legalitas, yang meliputi :
  • Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap
  • Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu.
  • Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa
b. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa, yang meliputi :
1. Umum
  • Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan
  • Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Pendapatan
  • Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis 
  • Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa
  • Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis
3. Belanja
  • Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
  • Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa
  • Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)
  • Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:
  • 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
  • Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
  • Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
  • Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)
4. Pembiayaan
  • Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
  • Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan
  • Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
  • Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes
  • Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha
  • Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya
  • Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.
Demikian Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi atau persiapan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), selain hal diatas perlu juga diperhatikan Sumber Dana yang mengikat misal Dana Desa harus mengacu pada Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang penetapan prioritas Dana Desa Tahun 2019, untuk ADD, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang sumber dana dimaksud.
Untuk mudahnya, dibawah ini kami lampirkan juga matrik pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).






Akhirnya demikian postingan kali ini semoga bermanfaat buat semua pemerintah desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, LKD dan para penggiat Desa.

Sumber :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Diposting oleh : 45d3n 


Contoh Laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan

Setiap menjabat Kepala Desa sejak dilantik sampai akan berakhir jabatan seorang Kepala Desa diharuskan membuat sebuah laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik itu laporan Tahunan maupun Laporan Akhir Masa Jabatan. Laporan akhir masa jabatan seorang Kepala Desa disusun 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan seorang Kepala Desa, sebagaimana hal ini telah diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Untuk mempermudah rekan-rekan perangkat desa, dibawah ini kami sampaikan contoh atau template serta sistematika dalam penyusunan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa :


Demikian semoga bermanfaat.
Dapatkan comment widget ini di sini