Wednesday, September 19, 2018

Formasi CPNS Kab. Pangandaran Jawa Barat


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 293 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018
Informasi berkenaan dengan persyaratan, tata cara pendaftaran, dan jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan sebelum tanggal pendaftaran dimulai melalui portal https://sscn.bkn.go.id dan www.asnpangandarankab.id


Monday, September 17, 2018

Penentuan Prioritas Masalah (dalam penyusunan RPJMDes)

penentuan_prioritas_masalah
Merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai kemampuan dan kondisi masyarakat
Tujuan penentuan prioritas masalah
1. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dilakukan dengan segera
2. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dipecahkan
3. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan
4. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di desanya

Tahapan penentuan prioritas masalah :
1. Menentukan dan menyepakati kriteria penilaian, Misalnya :
      - Dirasakan oleh orang banyak
      -  Sangat Mendesak
      -  Menghambat peningkatan kesejahteraan
      -  Dukungan Potensi
2.   Menentukan dan menyepakati Bobot Nilai, misalnya rentang nilai  1– 5
       5 : Sangat Tinggi
       4 : Tinggi
       3 : Cukup Tinggi
       2 : Kurang Tinggi
       1 : Tidak Tinggi
3. Tentukan prioritas dengan cara membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati.
prioritas_masalah

Yang harus dipahami tentang kriteria
1. Kriteria yang digunakan hendaknya bebas/ independen satu sama lain
2. Bertambah banyak kriteria yang digunakan hasil pemilihan akan semakin baik atau tajam, tetapi proses pemilihan akan bertambah rumit dan lama
3. Kriteria hendaknya tajam dan spesifik, contoh : sangat mendesak

Cara menentukan prioritas masalah
1. Membuat Format Tabel skor
2. Hamparkan dihadapan peserta
3. Kaji dan bandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan kriteria yang ada dan beri skor 1 – 5
4. Seluruh masalah dibandingkan dengan satu kriteria terlebih dahulu setelah selesai baru lakukan dengan kriteria yang lain dan seterusnya
5. Setelah selesai jumlahkan nilai dari masing-masing masalah
6. Urutkan Prioritas berdasarkan pada nilai tertinggi hingga terendah
7. Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali kriteria yang mempunyai nilai sama.

Hasil dari (F4) dianalisa untuk  menentukan peringkat tindakan yang tertuang dalam format 5 (F5).

Sunday, September 16, 2018

MEKANISME DAN LANGKAH PENYUSUNAN RPJMDESA

rpjmdesa
Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dan mempertimbangkan kondisi objektif Desa serta prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Adapun langkah kegiatan dilakukan meliputi 7 (tujuh) tahapan, yaitu :
rpjmdesa

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:
1) kepala Desa selaku pembina;
2) sekretaris Desa selaku ketua;
3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.



Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
2) pengkajian keadaan Desa;
3) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
Penyelarasan arah kebijakan dilakukan  untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
1) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
2) rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4) rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
5) rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

RPJMDesa
Ilustrasi : Pengkajian Keadaan Desa dalam penyusunan RPJMDesa
c. Pengkajian Keadaan Desa;
Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa adalah melakukan kajian desa secara partisipatif. Melalui PNPM Mandiri dan program lainnya, masyarakat relatif sudah banyak mengenal tentang metode/teknik untuk menggali, mengumpulkan data /informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi desa untuk menentukan program prioritas desa.Teknik/metode tersebut misalnya rembug warga (musyawarah warga), bahtsul masail (analisis masalah) yang biasanya banyak dilakukan warga NU, majelis tarjih (analisis masalah) sebagaimana diterapkan di lingkungan organisasi Muhamadiyah. Di kalangan aktivis berkembang model Participatory Rural Appraisal (PRA), lokakarya (workshop), seminar hasil kajian desa/wilayah, diskusi kelompok terbatas (focus group discussion) dengan berbagai instrument untuk identifikasi data dan informasi serta analisis asset/potensi desa.Ada pula yang menerapkan teknik jejak pendapat (polling), misalnya melalui short massage service (SMS) dan survei.

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Penyelarasan data Desa;
Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Berikut ini beberapa teknik yang banyak dikenal dalam rangka mengumpulkan data/informasi pendukung untuk membuat dokumen RPJM Desa dengan menggunakan pendekatan PRA. Teknik di bawah ini hanya sebagai contoh saja, dan tentu harus dikembangkan di lapangan sesuai kebutuhan dan pengalaman setiap desa.

 Sejarah Desa
Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah desanya misalnya berkait dengan asal usul terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa. Dengan belajar pada sejarah desa, pemerintah desa maupun warga diharapkan mendapatkan pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan merefleksikan program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa. Sehingga akan memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa berikutnya.

Gambar Desa untuk Pemetaan Potensi Alam dan Sosial
Pengertian : gambar Desa (sketsa desa)  adalah gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber daya fisik desa    ( alam maupun buatan ).
Sketsa Desa sebagai Alat Kajian adalah alat untuk menggali masalah –masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah
Hal-hal yang perlu digambar dalam sketsa desa adalah
1. Batas desa
2. Sumber daya alam, seperti : sungai, danau, laut, hutan, batu dan bukit
3. Penggunaan lahan, misalnya untuk :
- lahan utk tanaman padi, palawija,dan perkebunan.
-  Lahan utk penggembalaan ternak
- Tanah kas desa
4. Sumber daya buatan ( prasarana dan sarana ) seperti jalan , jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, kantor desa , rumah ibadah, dll.

Langkah-langkah membuat sketsa desa adalah sebagai berikut
1. Menjelaskan tujuan pembuatan sketsa desa dan cara membuatnya
2. Pemandu harus mengetahui keadaan desa melalui sumber-sumber tertulis ( profil desa, peta desa,potensi ) terkait masalah maupun potensi yang ada.
3. Penyepakatan sibol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber daya
4. Pembuatan sketsa desa : di tanah/lantai, kertas dinding/koran, papan tulis dll
5. Mulailah menggambar dengan hal-hal yang palin dikenal misalnya : balai desa, sarana ibadah, prasarana jalan dll.

Masyarakat atau peserta musyawarah desa melalui Sketsa desa diajak mengenal secara lebih mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non fisik dengan cara membuat sketsa atau gambardesa. Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan citra geografis desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik antar dusun.
Dengan teknik menggambar desa ini, masyarakat desa diharapkan; 1) memahami berbagai jenis dan jumlah/kapasitas sumber daya dari dan di masing-masing dusun; 2) mampu menggali/menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi); 3) masyarakat dapat menyamakan presepsi dan kesepakatan atas masalah dan potensi desa yang perlu diprioritaskan. Hasil dari Sketsa Desa berupa daftar masalah dan potensi dari potret sketsa desa yang tertuang dalam format 1 (F1).
RPJMDesa
Model Sketsa Desa

Diagram Kelembagaan
Lembaga di desa adalah sekumpulan orang atau profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (baik formal maupun non formal)
Diagram kelembagaan  Adalah :
- suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat
- Alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat.

Tujuannya adalah
- Mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa
- Mengetahui susunan pria dan wanita
- Mengetahui besarnya manfaat lembaga bagi masyarakat
- Mengetahui sering tidaknya hubungan antara lembaga di desa dengan masyarakat.

Jenis informasi yang diperoleh:
- Lembaga kunci di masyarkat
- Gambaran peran/manfaat lembaga bagi masyarakat
- Hubungan lembaga dengan masyarakat
- Peranan pria dan wanita dalam lembaga

Langkah-langkah pembuatan diagram kelembagaan.
- Siapkan bahan
- Jelaskan maksud, tujuan dan langkah pembuatan
- Tanyakan lembaga yang berperan
- Bandingkan daftar lembaga dengan sketsa desa
- Memilih dan meyepakati ukuran lingkaran
- Tulis lembaga yang dipilih kedalam lingkaran
- Bahas manfaat masing-masing lembaga
- Buat gambar bagan kelembagaan
- Bandingkan jumlah anggota lembaga pria dan wanita dari masing-masing lingkaran
- Bahas bagan kelembagaan tersebut dengan mewawancarai
- Tulis masalah dan potensi
- Tempelkan gambar bagan kelembagan dan formulirnya

RPJMDesa
contoh diagram kelembagaan
Teknik ini dikenal dengan sebutan diagram venn. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis organisasi (formal maupun informal) yang berperan dalam berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian diguanakn untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Diagram venn berupaya memfasilitasi diskusi masyarakat dalam mengidentifikasi pihak/aktor yang berkait secara langsung maupun tak langsung dengan permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingan dan manfaatnya untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat) dan orang-orang yang berpengaruh. Hasil dari analisa Bagan kelembagaan berupa daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa yang tertuang dalam format 2 (F2).

• Kalender Musim
Adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang.

Tujuan
• Mengetahui masalah – masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan
• Mengetahui masa – masa kritis bagi kehidupan masyarakat
Informasi yang dapat dihimpun
• Masalah kebutuhan dasar masyarakat
• Masalah kegiatan masyarakat
• Masa kritis pada musim tertentu

Langkah-langkah pembuatan
• Penjelasan : tujuan, cara pembuatan dan cara pengkajian
• Ajak peserta membuat kalender musim di kertas dinding/koran, tanah/lantai
• Siapkan formulir dan simbol-simbol
• Meminta kesepakatan peserta tentang simbol
• Tulis/gambar hasil kesepakatan
• Membahas masalah, keadaan dan kegiatan yang selalu terjadi berulang
• Catat masalah, keadaan dan kegiatan pada kolom masalah, keadaan dan kegiatan
• Memeriksa kembali

Hasil dari analisa Kalender Musim berupa daftar masalah dan potensi dari kalender musim desa yang tertuang dalam format 3 (F3).
RPJMDesa
Contoh Kalender Musim

Demikian semoga bermanfaat.

Mekanisme Penyusunan RKP Desa

musdes_rkpdesa


Mekanisme penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Kapan mulai disusun?

Karena sifatnya tahunan, maka RKP Desa-pun disusun setiap tahun. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir Januari tahun berjalan. Karena RKP Desa yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi dasar penetapan APBDesa, maka lebih baik jika desa dapat menyelesaikannya pada awal Desember sehingga APB Desa dapat diselesaikan bulan Desember pula.

2. Bagaimana proses-nya? - Mekanisme
Secara umum prosesnya mengikuti 3 tahapan besar yaitu : 


1) pra musyawarah perencanaan pembangunan desa.Pemerintah desa melakukan berbagai bersiapan mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat kerja tim penyusun RKP Desa. Tujuannya;
(1) melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, 
(2) melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun ke-n untuk RKP Desa tahun ke-n, 
(3) analisis keadaan darurat, 
(4) analisis prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD, 
(5) mendisain kegiatan dan rencana biaya serta 
(6) menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

2). tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa, kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah : 
1) laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, 
2) penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis yang dilakukan tim penyusun, 
3) input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD.Serta 

3).tahap pasca musyawarah perencanaan pembangunan desa.Hasil peraturan desa tentang RKP Desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.

3. Siapa yang melakukan dan apa saja kegiatannya?
Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. perubahan RKP Desa; dan
h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.


4. Tahapan dan Teknik Penyusunan RKP Desa
Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.Hasil Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Kapan Waktunya?
BPD menyelenggarakan Musdes, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Apa saja yang dibahas dalam Musdes?
Musdes membahas hal-hal sebagai berikut:
1) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
3) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD kabupaten/kota.Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara (lihat M.3.3.2a). Berita acara tersebut, menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inclusive.Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari :
1) kepala Desa selaku pembina;
2) sekretaris Desa selaku ketua;
3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
4) anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Kapan waktunya?
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun sebelumnya dan melibatkan perwakilan masyarakat.

Apa saja tugas Tim?
Tim Kerja beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, hingga kegiatan lainnyayaitu:
1) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3) penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa
Tugas Tim Penyusunan RKPDesa pertama adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan yang masuk ke desa. Kepala Desa harus mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
1) pagu indikatif desa(ADD dan Dana Desa)
2) rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

Kapan dilakukan?
Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKP Desa mulai melakukan pencermatan.
Apa saja yang harus dilakukan?
Pencermatan pagi indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa meliputi:
1) rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
2) rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa, meliputi:
1) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
2) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
3) hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa (Lihat M.3.3.2b).Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa (Lihat M.3.3.2c).
Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

d. Pencermatan-Review Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

e. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Rancangan RKP Desa minimal berisi uraian tentang:
1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa;
3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
4) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akandidanai dari berbagai sumber yaitu: 1) pagu indikatif desa; 2) pendapatan asli desa; 3) swadaya masyarakat desa; 4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
1) hasil kesepakatan Musdes;
2) pagu indikatif desa;
3) pendapatan asli desa;
4) rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
7) hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
8) hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6) pendayagunaan sumber daya alam;
7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan kriteria/indikator yang disepakati bersama,untuk menghasilkan perencanaan prioritas desa.




Apa yang diprioritaskan
Pertanyaan pembantu
Kriteria/indikator
yang biasanya dipakai
Permasalahan yang akan masuk ke rencana kerja desa
apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk dimasukkan ke rencana kerja desa tahun ini?”
-     Mendesak (harus segera)
-     Genting (berdampak besar)
-     Dirasakan banyak orang kemanfaatannya
-     Merupakan kewenangan desa
-     Mampu menggunakan sumber daya yang ada
Permasalahan yang akan diusulkan ke musrenbang kecamatan
apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk diusulkan ke kecamatan?”
-     Permasalahan yang ada di desa tetapi tidak ada di desa yang lain
-     Permasalahan prioritas desa tetapi di luar kewenangan desa
Jenis usaha pertanian (komoditas pertanian) dan perikanan lokal.
apa saja yang penting dipertimbangkan kalau kita menentukan jenis usaha/komoditas pertanian baru?”
-     Nilai jual tinggi (meningkatkan pendapatan)
-     Mudah dikembangkan
-     Biaya usaha murah
-     Tidak sulit perawatan/pengolahan pasca produksi
-     Peluang pemasaran

Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.Pelaksana kegiatan dimaksud harus melibatkan perempuan dan minimal meliputi; ketua; sekretaris; bendahara; dan anggota pelaksana.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa.Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Jika ada kerjasama antar desa, maka rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya harus disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja samaantar Desa tersebut. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Rancangan daftar usulan RKP Desa, menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Selanjutnya Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.Berita acara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa akanmemeriksa dokumen rancangan RKP Desa tersebut. Jika ada masukan dan perbaikan, maka tim penyusun RKP Desa akan melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Sedangkan jika Kepala Desa telah menyetujui, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.Musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas; berbagai tokoh seperti adat; agama;masyarakat; pendidikan; berbagai perwakilan kelompok profesi seperti tani; nelayan; perajin; kelompok perempuan; pemerhati dan pelindungan anak; seta perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam berita acara . Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKPDesa.Rancangan peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. Mekanisme penyusunann dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa.
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA

1. Musdes penyusunan perencanaan pembangunan desa
à
§  Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati hasil pencermatan,
§  Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
â


2. Pembentukan tim Penyusun RKP Desa
à
Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan)
§  Kepala Desa selaku pembina;
§  Sekretaris Desa selaku ketua;
§  Ketua LPM sebagai sekretaris; dan
§  Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.
â


3. Pencermatan pagu indikatif desa & penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
à
§  Pencermatan Pagu Indikatif desa:
1)  Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
2)  Rencana ADD
3)  Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota;
4)  Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kab./Kota.
§  Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa (rencana kerja pemerintah kab./kota, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah prov.dan kab./kota,;hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota).
â


4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
à
Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
â


5. Penyusunan rancangan RKP Desa dan rancangan Usulan RKPDesa
à
§  Berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., & Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
§  Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a.   evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b.  prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
c.   prioritas program, kegiatan, & anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
d.  rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov. & Pemda kab./kota; dan
e.   Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau unsur masy.desa).
â


6. Penyusunan dan Penetapan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa
à
§  Diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
§  Rancangan RKPDesa berisi prioritas program & kegiatan yang didanai:
a.       Pagu indikatif desa;
b.       PADes;
c.       Swadaya masyarakat desa;
d.       Bantuan keuangan dari pihak ketiga;
e.       Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda kabupaten/kota.
§  Prioritas program (a) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) peningkatan kualitas & akses terhadap pelayanan dasar, (c) pembangunan & pemeliharaan infrastruktur & lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya lokal yg tersedia, (d) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; (f) pendayagunaan SDA; (g) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; (h) peningkatan kualitas ketertibanketenteraman masy.desa; dan (i) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
â


7. RAPB Desa



RKP Desa
à
Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal Skala Desa dan mampu dikerjakan Desa.





Pengajuan DU-RKP Desa
à
§  Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam Kewenangan Skala Lokal Desa diusulkan kepada Pemerintah, Pemda prov., dan/atau Pemda kab./kota.
§  Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan pembahasan melalui Musrenbang Kecamatan dan kab./kota

g. Perubahan RKP Desa
Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika:
1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Dalam hal ini, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
b) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
c) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
d) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
e) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

h. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan format M.3.3.2a s.d M.3.3.2g sesuai dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Penutup
Perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagai sub system perencanan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJM Daerah dan RKP Daerah menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Usulan RKP Desa. RPJM Desa sebagai hasil Musyawarah Desa 6 tahunan, menghasilkan RKP Desa tahunan yang mewadahi semua program/ kegiatan tahunan desa yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada akhirnya output perencanaan ini akan menghasilkan dokumen RPJM, RKP dan DURKP Desa yang menjadi acuan pelaksanaan bidang-bidang tersebut di atas sehingga pada akhirnya mampu menciptakan desa yang kuat, demokratis, maju dan mandiri dengan memaksimalkan prioritas penggunaan anggaran pembangunan Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Desa melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subject dan obyek pembangunan di desa sebagai upaya meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat desa.
Demikian Paparan Kali ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja di Pemerintah Desa Masing-masing.

Sumber :
Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
berbagai sumber

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-RKP) DESA

rkpdesa_2019
I.               Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku  pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional,  maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya  harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada
Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain dalam praktek pembuatannya  oleh desa cenderung ad hoc (informal, hanya syarat administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai desa ke kecamatan selanjutnya ke kabupaten/kota, provinsi belum berjalan baik. Usulan dari masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian penganggaran.
Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan kwalitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah, dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah. Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari desa, SKPD, pemerintah ataupun perintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa. 

II.            Pengertian
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

III.         Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat disusunnya RKP Desa adalah:
1.          Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
2.          Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
3.          Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
4.          Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5.          Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
6.          Memastikan bahwa desa.
7.          Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa.

IV.         Bahan Pendukung dalam Penyusunan RKP Desa
Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasall 36 ayat (1) Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RKP Desa dan DURKP Desa meliputi :
1.          RPJM Desa
2.          Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
3.          Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang:
a.           Pagu indikatif desa yang meliputi:
1)      rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2)      rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3)      rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4)      rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
b.          Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.


Dapatkan comment widget ini di sini