Akhirnya Jelas, ini PMK 156/PMK.07/2020 yang menegaskan BLT sampai Desember


Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 156/PMK.07/2020 Perubahan Ketiga atas PMK 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, dalam PMK ini dijelaskan dan dijadikan dasar Kabupaten/Kota atau bahkan Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai Bulan Desember, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan ke-1 sampai bulan ke-3 sebesar Rp. 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

b. Bulan ke-4 sampai ke-9 sebesar Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

Untuk lebih jelasnya dapat disimak langsung dalam PMK dimaksud :


Demikian Semoga Bermanfaat

Materi Rakor Dana Desa : Kebijakan Dana Desa Tahun 2021


Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Padat karya Tunai di Desa

2. Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT)

3. Pemberdayaan UKM dan sektor Usaha Pertanian

4. Program Pengembangan Potensi Desa, Produk Unggulan Desa, Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan peran BUMDES.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam slide berikut :



Demikian semoga bermanfaat

Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa


Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Berikut Perka LKPP secara lengkap :

Berikut dibawah ini Rangkuman/ Highlight Perka LKPP 12/2019 :

Semoga Bermanfaat.

Permendes Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020


Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;

2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April,Mei, dan Juni);

3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);

4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);

5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan

7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diatas Petikan dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, berikut Permendes 14 Tahun 2020 dapat di download di bawah ini :

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 :


Demikian Semoga Bermanfaat


Besaran Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2021


Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp795,48 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp723,48 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun. Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi:

Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp101,96 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp46,33 triliun DBH SDA sebesar Rp35,63 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp20,00 triliun, anggaran Kurang Bayar DBH merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp390,29 triliun, DAU Tambahan diintegrasikan dalam pagu DAU TA 2021, dengan pertimbangan: (i) jumlah dan kebutuhan gaji PPPK telah diperhitungkan dalam formula Alokasi Dasar DAU TA 2021; dan (ii) sesuai ketentuan pendanaan kelurahan diharapkan dapat dipenuhi dari APBD.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp65,25 triliun, yang mencakup 5 (lima) Bidang DAK Fisik Reguler, dan 11 (sebelas) Bidang DAK Fisik Penugasan.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp131,18 triliun, arah kebijakan baru dengan penambahan menu, yakni: (i) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; (ii) Dana Fasilitasi Penanaman Modal; dan (iii) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,30 triliun.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp13,50 triliun, yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.

Dana Desa sebesar Rp72,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi pengalokasian dan penyaluran, berfokus pada pemulihan perekonomian desa, dan mendukung pengembangan sektor prioritas.

Semua proses pengalokasian TKDD setiap Provinsi/Kabupaten/Kota telah sesuai dengan kebijakan pengalokasian dan telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak/oknum yang mengatasnamakan DJPK yang menjanjikan sesuatu mengenai alokasi TKDD suatu daerah, kiranya dapat dipahami bersama bahwa itu tidak benar. Setiap pegawai DJPK telah berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK. Kiranya ada pihak/oknum yang mengatasnamakan DJPK dapat dilaporkan kepada kami melalui Call Center DJPK 0852-1408-7800.

Rincian alokasi TKDD TA 2021 dapat diunduh melalui tautan berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5. Dana Otsus, DTI, dan Dais Yogyakarta
6. Dana Desa (DD)
7. Dana Insentif Daerah (DID)

Demikian Semoga Bermanfaat

cara penghitungan dapat dilihat disini :



Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas DD Tahun 2021


Bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa.

Bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya Dana Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Berikut Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 :




Demikian dibawah ini video highlight Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021  :




Demikian Semoga bermanfaat.