#desa_berdaya

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran akan segera dilaksanakan, sesuai dengan tahapan pemilihan Kepala Desa akan di laksanakan pada Tanggal 

3 Mei 2023

Berikut dibawah ini Peraturan yang menjadi dasar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 

Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran

Materi Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023

Terima Kasih Semoga Bermanfaat

Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun diwajibkan untuk mengendalikan dan melakukan Mitigasi Inflasi dampak dari Kenaikan BBM melalui SE Mendagri Nomor 500/4825/Sj tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.

Tidak ketinggalan, Pemerintah Pusat pun dalam hal ini Kementerian yang memiliki kepentingan akan desa juga memperhatikan Inflasi di Desa dampak dari kenaikan BBM, salah satunya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ikut memberikan andil agar desa bisa melakukan mitigasi akibat kenaikan BBM awal september lalu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Tingkat Desa, yang mana telah disiapkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional yang difasilitasi oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2022, untuk lebih jelasnya dapat di baca dan di unduh di bawah ini :

Status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun.

Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana pada Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

a. desa mandiri sebanyak 6.238 desa;

b. desa maju sebanyak 20.249 desa;

c. desa berkembang sebanyak 33.902 desa;

d. desa tertinggal sebanyak 9.584 desa; dan

e. desa sangat tertinggal sebanyak 4.982 desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara utuh dalam Kepmendesa di bawah ini :

Demikian Semoga Bermanfaat

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,    penghapusan,    pemindahtanganan,    penatausahaan, pelaporan,   penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian   aset Desa.

Peraturan Desa ini sedikitnya memuat tentang tata cara pengelolaan aset desa yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini kami lampiran contoh atau draft Peraturan Desa tentang Aset Desa.

Demikian semoga bermanfaat.