Siskeudes Versi 2.0.3


Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) versi 2.03 telah di rilis pada tanggal 10 Nopember 2020 dan di launching oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Nopember 2020  serentak dan dilakukan melalui daring di Seluruh Indonesia, acara di isi materi oleh Kemendagri, Kemendes dan BPKP RI. 

Siskeudes versi 2.0.3 ini melengkapi dari versi sebelumnya 2.0.2 dan update 30 juni 2020, dan dalam versi kali ini di tambahkan beberapa fungsi dan fitur baru yang menjawab tantangan terkait penanganan covid 19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Baca: Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020), penambahan rinci bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa salah satunya jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

Fitur dan update dimaksud adalah sebagai berikut : 
Siskeudes V2.0 R2.0.3
01. Penambahan Laporan BTT dan Realisasi BLT-DD untuk Desa
02. Penambahan Laporan Konsolidasi BTT di tingkat Kab/Kota
03. Menu Otoritas User disempurnakan
04. Tambahan informasi ID_Billing di Pencairan SPP untuk CMS
05. Tambahan laporan SPP-Pencairan-CMS Bank

Ada yang paling menohok dan baru yaitu interkoneksi dengan CMS, yaitu cash management system, dimana fitur ini akan memproteksi rekan-rekan pemerintah desa, jadi uang keluar ketika semua bukti pertanggungjawaban sudah lengkap di input dalam aplikasi, jadi tidak akan ada lagi transaksi keuangan yang tertinggal atau tidak tercatat.

Demikian, itulah fitur tambahan yang ada di siskeudes versi 2.0.3 yang dirilis pada tanggal 10/11/2020 dan diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan keuangan di desa, sehingga azas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018 dapat tercapai, dan untuk dapat mencobanya silahkan dapat di download dalam link berikut, tapi mohon maaf untuk database tidak dishare silahkan untuk minta ke DPMD masing-masing kab/kotanya.


Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.


Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai Perka LKPP 12 Tahun 2019 Format Word dan Excell

 

1.  Angka (13) Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

2.  Angka 14. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.

3.  Angka 15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.

4.  Angka 16. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

5.  Angka 17. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

6.  Angka 18. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

7.  Angka 19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

Berikut dibawah ini kami lampirkan contoh Format Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa di Desa :


1. Format Kontrak dan SPK Desa


2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)


3. Format Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa


4. Undangan unwizing

5. BA Penjelasan Umum
6. Daftar Hadir Penjelasan Umum
7. Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa

8. Survey harga toko

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

10. Format RAB

11. Format Gambar

12. Form isian PP dan fakta integritas

13. Surat Penawaran Harga Material


14. Berita Acara Negoisasi


15. Daftar Hadir Negoisasi
16. BAST PK Ke Kades

17. BAST TPK Ke PK
18. Pengumuman Hasil Pengadaan

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES


Berikut dibawah ini kami bagikan buku pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Bumdes. Dalam buku ini akan di jelaskan dan di paparkan bagaimana cara menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), laporan keuangan ini memuat laporan keuangan pokok seperti Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Kemudian dalam buku panduan ini juga di paparkan terkait sistem akuntansi keuangan terkait seputar kebijakan, prosedur, sub sistem akuntansi, dan bagan akun. Untuk lebih jelasnya dapat di baca dan di download di Pdf dibawah ini :



Demikian semoga bermanfaat

Akhirnya Jelas, ini PMK 156/PMK.07/2020 yang menegaskan BLT sampai Desember


Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 156/PMK.07/2020 Perubahan Ketiga atas PMK 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, dalam PMK ini dijelaskan dan dijadikan dasar Kabupaten/Kota atau bahkan Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai Bulan Desember, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan ke-1 sampai bulan ke-3 sebesar Rp. 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

b. Bulan ke-4 sampai ke-9 sebesar Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

Untuk lebih jelasnya dapat disimak langsung dalam PMK dimaksud :


Demikian Semoga Bermanfaat

Materi Rakor Dana Desa : Kebijakan Dana Desa Tahun 2021


Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Padat karya Tunai di Desa

2. Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT)

3. Pemberdayaan UKM dan sektor Usaha Pertanian

4. Program Pengembangan Potensi Desa, Produk Unggulan Desa, Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan peran BUMDES.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam slide berikut :



Demikian semoga bermanfaat

Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa


Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Berikut Perka LKPP secara lengkap :

Berikut dibawah ini Rangkuman/ Highlight Perka LKPP 12/2019 :

Semoga Bermanfaat.