Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa


Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan keuangan desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP Daerah Provinsi dan APIP Daerah Kabupaten/Kota, dan dilakukan dalam bentuk :

a. reviu

b. monitoring

c. evaluasi

d. pemeriksaan, dan

e. pengawasan lainnya.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam permendagri berikut dibawah ini :


 

Demikian Semoga Bermanfaat

Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020 di bawah ini :


 

 Demikian semoga bermanfaat

PMK 222 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 BLT Dana Desa setahun


Berikut kami lampirkan PMK 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 dimana PMK ini mengatur bagaimana cara penghitungan dan pembagian Dana Desa Tahun 2021 dan pengaturan cara penyaluran Dana Desa dan Pengaturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama setahun sebesar Rp. 300.000/bln/kpm, untuk lebih jelasnya dapat dilihat lebih jelas dalam PMK dibawah ini :



Demikian semoga bermanfat.

Permendagri 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 25 Nopember 2020 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam Peraturan Menteri ini di atur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak dalam masa pandemi corona virus disease tahun 2019 tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di tingkat Kabupaten/Kota dan ada penambahan mekanisme pengundian nomor urut calon yang harus di hadiri oleh Panitia Tk. Kabupaten, Kecamatan dan gugus tugas kesehatan tingkat kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat di simak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri di bawah ini.

Semoga bermanfaat.  

Materi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa


Dalam rangka tertib administrasi terkait pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 secara virtual.

Dalam kegiatan di maksud ada beberapa point krusial yang jadi pokok pembahasan diantaranya, Pengelolaan Keuangan khusus nya Pengadaan Barang dan jasa di Desa dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), hal dimaksud yang dijadikan sorotan oleh Tim Apip Kabupaten Pangandaran (baca: Inspektorat), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam materi berikut :


Materi Pengelolaan Keuangan Desa

 

Materi Pengelolaan Bumdes


Materi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Perka LKPP 12 Tahun 2019



Demikian semoga bermanfaat


Siskeudes Versi 2.0.3


Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) versi 2.03 telah di rilis pada tanggal 10 Nopember 2020 dan di launching oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Nopember 2020  serentak dan dilakukan melalui daring di Seluruh Indonesia, acara di isi materi oleh Kemendagri, Kemendes dan BPKP RI. 

Siskeudes versi 2.0.3 ini melengkapi dari versi sebelumnya 2.0.2 dan update 30 juni 2020, dan dalam versi kali ini di tambahkan beberapa fungsi dan fitur baru yang menjawab tantangan terkait penanganan covid 19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Baca: Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020), penambahan rinci bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa salah satunya jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

Fitur dan update dimaksud adalah sebagai berikut : 
Siskeudes V2.0 R2.0.3
01. Penambahan Laporan BTT dan Realisasi BLT-DD untuk Desa
02. Penambahan Laporan Konsolidasi BTT di tingkat Kab/Kota
03. Menu Otoritas User disempurnakan
04. Tambahan informasi ID_Billing di Pencairan SPP untuk CMS
05. Tambahan laporan SPP-Pencairan-CMS Bank

Ada yang paling menohok dan baru yaitu interkoneksi dengan CMS, yaitu cash management system, dimana fitur ini akan memproteksi rekan-rekan pemerintah desa, jadi uang keluar ketika semua bukti pertanggungjawaban sudah lengkap di input dalam aplikasi, jadi tidak akan ada lagi transaksi keuangan yang tertinggal atau tidak tercatat.

Demikian, itulah fitur tambahan yang ada di siskeudes versi 2.0.3 yang dirilis pada tanggal 10/11/2020 dan diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan keuangan di desa, sehingga azas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018 dapat tercapai, dan untuk dapat mencobanya silahkan dapat di download dalam link berikut, tapi mohon maaf untuk database tidak dishare silahkan untuk minta ke DPMD masing-masing kab/kotanya.


Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.