Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utamanya yang kurang mampu.Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun diwajibkan untuk mengendalikan dan melakukan Mitigasi Inflasi dampak dari Kenaikan BBM melalui SE Mendagri Nomor 500/4825/Sj tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
Tidak ketinggalan, Pemerintah Pusat pun dalam hal ini Kementerian yang memiliki kepentingan akan desa juga memperhatikan Inflasi di Desa dampak dari kenaikan BBM, salah satunya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ikut memberikan andil agar desa bisa melakukan mitigasi akibat kenaikan BBM awal september lalu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Tingkat Desa, yang mana telah disiapkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional yang difasilitasi oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2022, untuk lebih jelasnya dapat di baca dan di unduh di bawah ini :
Untuk lebih ringkasnya dapat disimak dalam paparan Menteri Desa di bawah ini :
Selain Menteri Desa, Kementerian Keuangan pun tidak mau ketinggalan melakukan perubahan terkait aturan dan regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, berikut dibawah ini kami lampirkan PMK 128/PMK.07/2022 Perubahan Kesatu PMK 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dilampirkan juga dibawah ini untuk lebih mudah memahaminya disajikan juga ringkasan dari PMK 128/PMK.07/2022.
Demikian disampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan desa siap menghadapi Inflasi dampak kenaikan BBM di Desa.
"Tinggal di Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia"
Bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2022, perlu melakukan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun.Status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun.
Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana pada Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.
Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
a. desa mandiri sebanyak 6.238 desa;
b. desa maju sebanyak 20.249 desa;
c. desa berkembang sebanyak 33.902 desa;
d. desa tertinggal sebanyak 9.584 desa; dan
e. desa sangat tertinggal sebanyak 4.982 desa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara utuh dalam Kepmendesa di bawah ini :
Demikian Semoga Bermanfaat
Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Pengamanan Aset Desa dapat dilakukan secara yuridis (hukum), secara fisik dan administratif, pengamanan secara hukum misal adalah dengan cara pensertifikatan tanah dan bangunan milik desa. Pengamanan secara fisik adalah dengan cara pemasangan plang atau penanda bahwa lokasi tanah atau bangunan tersebut adalah milik desa. Pengamanan secara administratif bahwa aset tersebut secara administratif tercatat dalam laporan aset desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.Peraturan Desa ini sedikitnya memuat tentang tata cara pengelolaan aset desa yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dibawah ini kami lampiran contoh atau draft Peraturan Desa tentang Aset Desa.
Demikian semoga bermanfaat.
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, sebagai acuan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.Tahun 2022 di ikuti oleh 17 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dengan Rincian sebagai berikut :
Daftar Desa yang melaksanakan Pilkades serentak 2022 periode 2022-2028
Kecamatan Mangunjaya
1. Desa Jangraga
Kecamatan Padaherang
1. Desa Bojongsari
2. Desa Sindangwangi
3. Desa Pasirgeulis
4. Desa Cibogo
5. Desa Paledah
6. Desa Sukanagara
Kecamatan Kalipucang
1. Desa Putrapinggan
2. Desa Bagolo
3. Desa Kalipucang
Kecamatan Pangandaran
1. Desa Purbahayu
Kecamatan Cimerak
1. Desa Cimerak
2. Desa Legokjawa
3. Desa Sindangsari
Kecamatan Cigugur
1. Desa Pagerbumi
2. Desa Harumandala
Untuk lebih jelasnya silahkan dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 :
Lampiran Perbup 8 Tahun 2016 :
Perbup 10 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Perbup 8 Tahun 2016 :
Demikian Semoga Bermanfaat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang mengatur tingkat Perkembangan Desa yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi Perkembangan Desa, yaitu Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat berkembang.
Perkembangan Desa ini diperoleh setelah setelah desa mengisi Dokumen Evaaluasi diri, Pengungkap Data dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Klasifikasi Desa dapat diketahui setelah mengakumulasi skoring dari data yang di isi oleh Desa mrelalui kuisioner Desa.
Skoring untuk Desa Kurang Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai dibawah atau sama dengan 300 point
Skoring untuk Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai 301 sampai dengan 450 point
Skoring untuk Desa Cepat Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai paling sedikit 451.
Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca dan dipelajari pada Permendagri Dibawah ini :
Batang Tubuh Permendagri 81 Tahun 2015
Lampiran I Permendagri 81 Tahun 2015
Lampiran II Permendagri 81 Tahun 2015
Lampiran III Permendagri 81 Tahun 2015
Demikian Semoga bermanfaat.
Salam Berdesa,
PENTING untuk diperhatikan oleh rekan-rekan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan, pasalnya telah berlaku
UU Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 yang mana dalam pasal 7 disebutkan bahwa mulai tanggal
01 April 2022 tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar
11% (sebelas per seratus) dari belanja kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Negara dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sampai tanggal 31 Maret 2022 masih menggunakan tarif lama yaitu sebesar
10% (sepuluh perseratus).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dibawah ini :
Dan untuk rekan-rekan yang membutuhkan ringkasan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 ini bisa disimak dalam slide di bawah ini :
Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.
.png)
