Keputusan Menteri Desa Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa


Bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2022, perlu melakukan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun.

Status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun.

Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana pada Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

a. desa mandiri sebanyak 6.238 desa;

b. desa maju sebanyak 20.249 desa;

c. desa berkembang sebanyak 33.902 desa;

d. desa tertinggal sebanyak 9.584 desa; dan

e. desa sangat tertinggal sebanyak 4.982 desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara utuh dalam Kepmendesa di bawah ini :


Demikian Semoga Bermanfaat

Aset Desa dan Penguatan Pengamanan secara administratif


Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,  pemeliharaan,    penghapusan,    pemindahtanganan,    penatausahaan, pelaporan,   penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian   aset Desa.


Pengamanan Aset Desa dapat dilakukan secara yuridis (hukum), secara fisik dan administratif, pengamanan secara hukum misal adalah dengan cara pensertifikatan tanah dan bangunan milik desa. Pengamanan secara fisik adalah dengan cara pemasangan plang atau penanda bahwa lokasi tanah atau bangunan tersebut adalah milik desa. Pengamanan secara administratif bahwa aset tersebut secara administratif tercatat dalam laporan aset desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Peraturan Desa ini sedikitnya memuat tentang tata cara pengelolaan aset desa yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini kami lampiran contoh atau draft Peraturan Desa tentang Aset Desa.

Demikian semoga bermanfaat.


Regulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022


Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022, sebagai acuan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Tahun 2022 di ikuti oleh 17 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dengan Rincian sebagai berikut :

Daftar Desa yang melaksanakan Pilkades serentak 2022 periode 2022-2028

Kecamatan Mangunjaya
1. Desa Jangraga

Kecamatan Padaherang 
1. Desa Bojongsari
2. Desa Sindangwangi
3. Desa Pasirgeulis
4. Desa Cibogo
5. Desa Paledah
6. Desa Sukanagara

Kecamatan Kalipucang
1. Desa Putrapinggan
2. Desa Bagolo
3. Desa Kalipucang

Kecamatan Pangandaran
1. Desa Purbahayu

Kecamatan Cimerak
1. Desa Cimerak
2. Desa Legokjawa
3. Desa Sindangsari

Kecamatan Cigugur
1. Desa Pagerbumi
2. Desa Harumandala

Untuk lebih jelasnya silahkan dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 :

Lampiran Perbup 8 Tahun 2016 :


Perbup 10 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Perbup 8 Tahun 2016 :


Demikian Semoga Bermanfaat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang mengatur tingkat Perkembangan Desa yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi Perkembangan Desa, yaitu Kurang Berkembang, Berkembang dan Cepat berkembang.

Perkembangan Desa ini diperoleh setelah setelah desa mengisi Dokumen Evaaluasi diri, Pengungkap Data dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Klasifikasi Desa dapat diketahui setelah mengakumulasi skoring dari data yang di isi oleh Desa mrelalui kuisioner Desa.

Skoring untuk Desa Kurang Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai dibawah atau sama dengan 300 point

Skoring untuk Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai 301 sampai dengan 450 point

Skoring untuk Desa Cepat Berkembang adalah Desa yang memiliki Nilai paling sedikit 451.

Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca dan dipelajari pada Permendagri Dibawah ini :

Batang Tubuh Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran I Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran II Permendagri 81 Tahun 2015

Lampiran III Permendagri 81 Tahun 2015


Demikian Semoga bermanfaat.

Hati-hati menghitung Pajak PPN, Mulai 1 April 2022 Tarif PPN 11%

Salam Berdesa,


PENTING untuk diperhatikan oleh rekan-rekan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan, pasalnya telah berlaku UU Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 yang mana dalam pasal 7 disebutkan bahwa mulai tanggal 01 April 2022 tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 11% (sebelas per seratus) dari belanja kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Negara dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sampai tanggal 31 Maret 2022 masih menggunakan tarif lama yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dibawah ini :

Dan untuk rekan-rekan yang membutuhkan ringkasan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 ini bisa disimak dalam slide di bawah ini :


Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.


Peraturan Bupati Pangandaran No 57 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa


Berikut di bawah ini regulasi atau aturan hukum serta mekanisme yang mengatur ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, regulasi ini menjadi acuan bagi desa khususnya TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perbup ini mengatur cara pengadaan barang dan jasa, para pihak yang terlibat dalam proses PBJ Desa, mekanisme, tahapan sampai besaran honor yang diterima, berikut untuk jelasnya dapat di download di bawah ini.




Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Demikian semoga bermanfaat