Friday, May 15, 2020

Tanya Jawab Kebijakan Dana Desa untuk COVID19 di Desa

Berikut kami sampaikan terkait tanya jawab seputar kebijakan Dana Desa Tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa.

Berikut Tanya Jawab nya :


Demikian semoga bermanfaat.

Tuesday, April 21, 2020

PMK 40/PMK.07/2020 Perubahan PMK 205/PMK.07/2019

PMK 40/PMK.07/2020 Perubahan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa



Demikian semoga bermanfaat

Tuesday, April 14, 2020

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.



Demikian Semoga bermanfaat

Monday, April 13, 2020

PMK 28/PMK.03/2020 tentang PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019


Bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19), diperlukan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi virus bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19), diperlukan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi virus tersebut;

Bahwa untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID19), perlu memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan dampak virus dimaksud;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu mengatur pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dari PMK 28/PMK.03/2020 dibawah ini


Demikian Semoga bermanfaat
Dapatkan comment widget ini di sini